Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi jawabankepada anggota DPRD DKI dalam sidang paripurna, Rabu (16/9/2015), alasan tak tercapainya realisasi penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain.
Ahok mengaku, ada optimalisasi pendapatan daerah sekalipun belum maksimal. Ahok lantas memerinci pendapatan daerah berdasarkan penerimaan pajak pada 2013 berhasil terealisasi Rp23 triliun dari target Rp22 triliun. Namun, pada 2014 justru menurun menjadi Rp27 triliun dari target Rp32 triliun,
"Dapat saya jelaskan, bahwa tahun 2014 telah dilakukan upaya optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp4,42 triliun atau 16,64% dari realisasi 2013," ungkapnya di ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Adapun pajak daerah tak tercapai, karena penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(PBBKB) dipengaruhi oleh tingginya mutasi kendaraan keluar daerah. Sementara, kesadaran masyarakat DKI masih terbilang rendah untuk membayar PKB. Hal ini diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat.
Terkait Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah yang menurun, diakui Ahok karena dipengaruhi oleh Program Konvensi Penggunaan Air Tanah yang menjadi Penggunaan Air PDAM. Ahok mengatakan hal ini dampak dari penurunan konsumsi air tanah dan diikuti kenaikan konsumsi air dari PDAM.
Pajak reklame juga menurun karena beralihnya masyarakat memasang reklame di media elektronik. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipengaruhi oleh penurunan transaksi jual beli properti di DKI Jakarta. Sementara, untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurun, karena belum selesainya pemutakhiran database dari pemerintahan pusat untuk pencatatan pajak.
"Retribusi daerah turun karena juga terjadi penurunan volume pengujian kendaraan barang, bus, dan kendaraan penumpang umum karena banyaknya mutasi ke daerah lain. Hingga saat ini program electronic road pricing belum terlaksana," jelas Ahok.
