Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui akhir tahun ini Pemprov DKI akan memutus kerjasama dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan memilih bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
"Keputusan ini mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kami mengevaluasi secara menyeluruh kerjasama dengan pengelola Bantar Gebang," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa (29/9/2015).
Setiap tahun Pemprov DKI mengalokasikan Rp400 miliar untuk PT Godang Tua Jaya dalam rangka pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Namun hasil yang diberikan PT Godang Tua Jaya tak sesuai target. Djarot menyebut adanya kebakaran di area Bantar Gebang menjadi bukti pelanggaran dan ketidakmampuan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dalam mengelola sampah di Bantar Gebang.
"Pemda sudah memberi surat teguran pertama kepada mereka. Nanti kami evaluasi lagi, kerja sama bisa diputus jika tidak ada progres. Jika kewajiban pengelola tidak bisa dipenuhi, bisa kami putuskan kerjasamanya," tegas Djarot.
Pemprov DKI pun mulai mempertanyakan hasil pengelolaan sampah yang diubah menjadi energi listrik dan pupuk yang selama ini dikerjakan PT GTJ. Untuk menemukan sejumlah kejanggalan tersebut, Pemprov akan menurunkan Inspektorat DKI untuk melakukan pengecekkan ke lokasi.
"Pokoknya tahun ini kita evaluasi dulu, untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengatakan akan menghentikan kerjasama dengan pihak PT GTJ. Ahok mengaku kecewa dengan kinerja PT GTJ. Dia pun lebih memilih menggandeng Pemerintah Kota Bekasi untuk pengelolaan Bantar Gebang dengan menggelontorkan anggaran dari DKI Jakarta kepada APBD Kota Bekasi.
"Jadi nanti mulai dianggarkan ke Bekasi, per tahun berapa duit. Biar itu menjadi penghasilan untuk Pemkot Bekasi. Kepala Dinas Kebersihan segera bicara sama Walikotanya, biar Bekasi punya uang yang banyak dan resmi," tutur Ahok, Senin lalu (28/9/2015).
