Bisnis.com, JAKARTA-- Pemprov DKI Jakarta masih membutuhkan tempat pengelolaan sampah terpadu (TSPT) Bantargebang Bekasi lantaran belum tersedia tempat pengelolaan sampah dalam kota (intermediete treatment facility/ITF).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, ada beberapa hal yang membuat belum terlaksananya pembangunan ITF di Ibu Kota.
"Hambatannya ada di rumitnya regulasi pelelangan, pemilihan teknologi, dan adanya pergantian pucuk pimpinan di Pemprov DKI," ujarnya, Jumat (23/10/2015).
Dia menuturkan, rencana utama (masterplan) pembangunan ITF di DKI Jakarta sudah ada sejak empat tahun silam. Banyaknya hambatan membuat Dinas Kebersihan belum bisa merealisasikan fasilitas tersebut hingga saat ini.
Menurutnya, jika ITF terbangun, total sampah yang dibuang dari lima wilayah kota Jakarta ke TPST Bantar Gebang berkisar 2000-3000 ton per hari. Namun, jumlah tersebut naik dua kali lipat lantaran DKI masih bergantung ke wilayah penyangga.
"Karena gak ada ITF, jumlah sampah yang dibuang ke Bantargebang berkisar 5.000-6.000 ton per hari," jelasnya.
Terkait hal itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan bekerja sama dengan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) untuk membangun beberapa titik ITF di Ibu Kota.
Nantinya, kata dia, PT Jakpro akan membangun ITF di kawasan Marunda dan Cakung-Cilincing Jakarta Utara.
"Sementara itu, Dinas Kebersihan akan membangun ITF di Sunter dan Duri Kosambi," paparnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Ahok terkait pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Alih-alih datang ke kota tetangga, Ahok justru naik pitam akan dan menganggap anggota DPRD Bekasi kekanak-kanakan.
