Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BURUH MOGOK: HRD Keluhkan Aksi Mogok Hambat Ekspor

Kepala Human Resources Development (HRD) PT Bangun Busana Maju di Cilincing, Jakarta Utara, Bernard Aritonang mengatakan, aksi mogok di Kawasan Berikat Nusantara membuat akumulasi kerugian industri karena terhambatnya ekspor barang.
Ribuan buruh melakukan longmarch untuk berunjuk rasa di depan gedung Walikota Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (21/11)/Antara
Ribuan buruh melakukan longmarch untuk berunjuk rasa di depan gedung Walikota Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (21/11)/Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Human Resources Development (HRD) PT Bangun Busana Maju di Cilincing, Jakarta Utara, Bernard Aritonang mengatakan, aksi mogok di Kawasan Berikat Nusantara membuat akumulasi kerugian industri karena terhambatnya ekspor barang.
 
"Sebenarnya akumulasi kerugian berbeda, tetapi di KBN Cilincing ini, di pabrik kami per hari saja menghasilkan 7000 piece, satu piecenya sekitar US$35 sampai US$50. Jadi bisa dihitung sendiri berapa meruginya," ujar Bernard saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (24/11/2015).
 
Hal itu belum termasuk biaya-biaya operasional lainnya yang per hari. Bernard menyayangkan adanya aksi mogok buruh di kawasan industri. Menurutnya, kawasan industri harusnya memiliki tingkat keamanan yang baik.
 
"Harusnya kawasan ini bebas demonstrasi. Tapi dari pihak KBN juga tak bisa berbuat apapun," jelasnya.
 
Bernard menjelaskan, kerugian karena tak memproduksi barang hari ini akan membuat pengusaha mendapatkan pinalti dari klien ekspor. Dampak dari pinalti membuat pengusaha terpaksa membuat pekerjanya mengejar target dengan cara lembur atau overtime.
 
"Kalau tidak berproduksi dan ekspor tak tercapai ya pasti akan ada pinalti. Kami tak tahu persis pinalti berapa, tetapi dalam kerjasama kalau diberikan order tanggal sekian ekspor lalu gagal, pasti kena pinalti sekian persen," tandasnya.
 
Oleh sebab itu Bernard menyarankan, tak seharusnya aksi demonstrasi penolakan PP No.78/2015 ini memberi dampak kelumpuhan pada kinerja industri.
 
"Seharusnya boleh kan dengan perwakilan dulu demo sebelum dirundingkan. Mengapa harus begini? Jadinya pengusaha juga pekerja yang mau bekerja harus dikorbankan. Siapa yang mau bertanggung jawab?," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper