Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wagub Djarot Siapkan Plaza Demokrasi Untuk Unjuk Rasa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sesuai amanat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta akan membuat Plaza Demokrasi, tempat untuk masyarakat menyuarakan aspirasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat/beritajakarta.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat/beritajakarta.com
Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sesuai amanat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta akan membuat Plaza Demokrasi, tempat untuk masyarakat menyuarakan aspirasi.
 
"Ini gagasan lama untuk membuat Plaza Demokrasi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mau demo dan menyampaikan aspirasi sudah ada lokasi di Plaza Demokrasi," kata Djarot usai pertemuan dengan Sekretaris Negara, Pratikno, Selasa (8/12/2015).
 
Djarot menerangkan, Plaza Demokrasi di desain sesuai ketentuan Undang-Undang No.9/1998 dan Peraturan Gubernur No.228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Adapun dua regulasi tersebut memang melarang adanya demonstrasi di arena sekitar Istana Negara.
 
"Demo di Istana batas jaraknya 100 meter, maka kami buatkan Plaza Demokrasi, ada panggungnya, ada sound system, kan enak tuh jadi di situ biar rapi. Bisa menampung 3000 sampai 5000," ujarnya.
 
Djarot membeberkan, Plaza Demokrasi berlokasi di Lapangan Silang Barat Monas. Akan dipajang pula foto Presiden dan Wakil Presiden. Tahun depan rancangan Plaza Demokrasi sudah siap dibangun.
 
"Jadi tak boleh lagi demo di jalan. Apalagu demo di depan Istana Presiden. Tidak boleh, itu aturan perundang-undangan. Di negara manapun juga tidak. Aturan UU harus 100 meter kok," jelasnya.
 
Mantan Wali Kota Blitar ini mengaku tak bermasalah jika rencana Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat ini mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat.
 
"Tak apa, silahkan. Nolaknya bagaimana? Apakah demo seenak dewe. Sudah kami siapkan tempat agar tidak mengganggu. Masak tidak bisa diatur mereka, jadi kami akomodir, silahkan demo," tandasnya.
 
Adapun anggaran pembangunan Plaza Demokrasi tak akan dibebankan dalam APBD DKI. Djarot mengaku Pemprov DKI akan membangun Plaza Demokrasi dari corporate social responsibilty (CSR).
 
"Nanti anggarannya dari CSR. Kami menyediakan alun-alun demokrasi, yang dari MPR. Jadi ini sebagai bagian perwujudan Pergub 228 yang banyak menolak dan protes, kami berikan masukkan, nanti akan kami revisi sesuai dengan masukkan yang masuk," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper