Bisnis.com, DEPOK- Pemerintah Kota Depok tahun ini menganggarkan sekitar Rp291 miliar untuk pembangunan empat pekerjaan rumah infrastruktur dan pengadaan fasilitas publik yang belum rampung dikerjakan pada tahun sebelumnya.
Keempat pekerjaan rumah tersebut antara lain relokasi pasar Cisalak Rp124 miliar, pengembangan RSUD Depok Rp119 miliar, pengadaan tanah untuk sekolah menengah pertama negeri (SMPN) Rp29 miliar dan pembenahan jalan Margonda Rp19 miliar.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, keempat sektor tersebut merupakan program perencanaa pembangunan dengan anggaran paling besar dibandingkan dengan program lainnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan APBD 2016 yang telah disahkan oleh DPRD mencapai Rp2,82 triliun dengan rincian belanja langsung Rp1,77 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,39 triliun.
"Sebagian besar program tahun lalu sudah tercapai. Tetapi ada yang belum tercapai dan itu cukup banyak. Maka saya meminta agar lelang mulai awal Januari ini sudah dibuka," ujarnya di sela Sosialisasi Program Bappeda Depok 2016, Senin (4/1) petang.
Nur sebagai Wali Kota Depok dua periode yang akan lengser pada akhir Januari ini mengatakan pihaknya sudah berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan pengadaan yang belum rampung dikerjalan pada tahun sebelumnya.
Dia meminta kepada seluruh dinas untuk bekerja serius merealisasikan program yang telah dirancang oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Periode Januari hingga Maret, kata dia, diharapkan lelang sudah berjalan agar pengerjaan program segera berjalan.
"Dan harus diingat yang terpenting lelang proyek harus berjalan dengan baik, melibatkan pihak ketiga yang terpercaya. Jangan sampai ada penyelewengan. Artinya, libatkan pihak ketiga yang punya komitmen untuk membangun Depok," paparnya.
Nur menambahkan pihaknya juga telah mengalokasikan Rp2 miliar pada 63 kelurahan di Depok untuk mempercepat pembangunan hingga pelosok. Anggaran tersebut, kata dia dialokasikan di luar dana desa yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat.
Dia berharap anggaran Rp2 miliar per kelurahan bisa dioptimalkan bagi kebutuhan pembangunan jalan lingkungan dan kebutuhan pembenahan infrastruktur lainnya.
"Kalau dibilang cukup ya gak bakal cukup, tapi sebaiknya dimaksimalkan dan jangan sampai ada penyalahgunaan dari anggaran tersebut," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Mohammad Suparyono mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah selama lima tahun ke belakang diklaim telah mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, program pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas publik telah memeroleh apresiasi yang positif seperti jalan, taman kota dan jembatan.
“Justru yang ingin saya soroti adalah pembangunan dari segi non fisik. Saya ingin Depok ke depan lebih fokus memaksimalkan sektor niaga dan jasa yang selama ini menjadi acuan kota ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan Pemkot Depok ke depan dengan terpilihnya wali dan wakil wali kota baru harus maksimal menggenjot penerimaan pendapatan daerah.
Menurutnya, tidak sedikit pendapatan daerah yakni sektor pajak dan retribusi kurang optimal dikerjakan Pemerintah Kota Depok, sehingga, kata dia, pemerintah banyak kehilangan penerimaan pendapatan.
“Dan yang harus diingatkan oleh pemerintah ke depan adalah jangan sampai ada Silpa yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Ke depan harus benar-benar bekerja sungguh-sungguh,” katanya.
