Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI mengaku masih menggodok dokumen lelang proyek jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) meskipun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta ERP dapat diterapkan mulai 2017.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, operasional, dan penegakan hukum (law enforcement).
"Saat ini kami sedang siapkan dokumen lelang untuk ditawarkan ke investor. Kami ingin membuat lengkap, termasuk soal spesifikasi, design and built, dan skema kerja sama," katanya di Balai Kota, Senin (15/2/2016).
Dia menuturkan sistem ERP akan diterapkan di dua ruas jalan utama Ibu Kota, yaitu jalan Sudirman-Thamrin dan Jalan Rasuna Said, Kuningan. Meski dibangun di jalan provinsi, Heru tak menampik proyek tersebut harus dibahas dengan berbagai instansi alias lintas sektoral.
"Pelaksanaan lelang di Pemprov DKI. Nah, untuk penegakan hukum berupa tilang elektronik dan data kendaraan itu ada di Polda Metro Jaya. Kementerian Perhubungan juga memberi masukan kepada kami. Jadi, Pemprov DKI tidak bisa asal eksekusi," jelasnya.
Menurut Heru, target jangka pendek yang harus dicapai Dishubtrans DKI dan BPKAD akan mempercepat penyelesaikan dokumen lelang agar bisa segera diumumkan kepada investor.
"Kami berharap dokumen lelang bisa selesai pada pertengahan tahun ini," katanya.
Proyek ERP merupakan salah satu rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalan raya. Uji coba proyek ERP sudah dilaksanakan sejak pertengahan 2014. Meski demikian, Pemprov DKI belum menunjukkan progres berarti terkait pembangunan ERP hingga saat ini.
