Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memilih menggunakan sistem kerja sama build operated transfer (BOT) untuk pengadaan alat Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar yang direncanakan lelangnya digelar tahun ini.
"Pola kerja samanya nanti BOT dengan anggaran sepenuhnya swasta. Metode lelangnya design and build," kata Kepala Unit Pengelola Jalan Berbayar Elektronik, Zulkifli, di Jakarta pada Rabu (24/2/2016).
Sementara, untuk jangka waktunya, Pemprov DKI Jakarta menginginkan sekitar 8 tahun dan bisa diperpanjang 2 tahun.
"Jangka waktunya 8 tahun dan nanti bisa diperpanjang 2 tahun. Lelangnya dilaksanakan oleh Panitia Kerjasama Pemanfaatan Aset (KPA) di BPKAD Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Setahun sebelumnya, Pemprov DKI sempat membuka dua opsi untuk pengadaan alat ERP yakni menggandeng perbankan atau BOT. Namun, opsi pertama, tampaknya cukup sulit direalisasikan dan besar kemungkinan perbankan menolak karena pembangunan ERP butuh dana cukup besar
Oleh karena itu, alternatif BOT sangat dimungkinkan dengan membuka tender untuk menjaring perusahaan yang mau membangun sistem BOT.
ERP adalah semacam congestion charge yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan pribadi pada jalan tertentu pada waktu tertentu, sehingga dengan penerapan ERP diharapkan terjadi keseimbangan antara demand (lalu lintas) dengan supply (ruang jalan).
Penerapan ERP merupakan salah satu strategi pembatasan lalu lintas, yang direncanakan menggantikan kebijakan 3 in 1.
