Bisnis.com, JAKARTA - Institut Studi Transportasi (Instran) mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mewujudkan rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota Jakarta. Pasalnya, tidak selamanya pembangunan jalan raya merupakan solusi bagi permasalahan kemacetan di perkotaan, seperti Jakarta.
Selain memperbaiki sarana dan prasarana angkutan umum, juga harus diimbangi dengan kebijakan yang memperketat pemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan padat lalu lintas, salah satunya dengan ERP.
Dharmaningtyas, Direktur Instan, mengatakan bahwa meskipun belum banyak negara yang menerapkan ERP, yakni baru di Singapura, Inggris, dan Swedia, namun penerapan road pricing tersebut dinilai cukup berhasil.
Berdasarkan beberapa kajian yang dikutip Dishub DKI Jakarta (2013), berikut sejumlah data penerapan road pricing di sejumlah negara tersebut.
1. Singapura (sejak 1998). Terjadi penurunan volume lalu lintas 13% di jam-jam pemberlakukan ERP. Rata-rata kecepatan kendaraan meningkat 20%. Serta penggunaan angkutan umum dan car-sharing meningkat daro 41% menjadi 62%.
2. London, Inggris (sejak 2003). Sebanyak 72% perusahaan pusa dengan kebijakan congestion charging tersebut. Terjadi penurunan kepadatan lalu lintas 20%. Penurunan polusi udara 11-16%. Pengguna angkutan umum naik 14%. Peningkatan aktivitas retail pada area padat lalu lintas naik 4%.
3. Stockholm, Swedia (2007). Penurunan kepadatan lalu lintas 22%-25%. Penurunan polusi 14%. Pengguna angkutan umum naik 8%. Peningkatan aktivitas retail naik 10%.
