Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu cara Pemprov DKI mencari skema pembiayaan lain (creative financing) selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kendati total APBD DKI lebih baik besar dibanding daerah lain, yakni sekitar Rp70 triliun, Tuti mengungkapkan program-program infrastruktur yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sangat banyak.
"Pemprov DKI mau tak mau harus membuat prioritas sehingga masyarakat harus menunggu beberapa tahun sampai semua program bisa terlaksana," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/5/2016).
Dia menuturkan angka tersebut didapat setelah Pemprov DKI membuat rencana kerja pemerintah daerah [RKPD] 2017 dan menyisir program-program prioritas.
"Hasilnya, total program yang dananya di luar APBD mencapai Rp12 triliun," jelasnya.
Program-program tersebut a.l. pembangunan rumah susun, jalan raya (underpass dan fly over), rumah sakit, hingga trotoar di jalan-jalan protokol.
"Selain dari obligasi daerah, kami berencana membiayai program tersebut melalui dana dari kewajiban pengembang dan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility [CSR]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
