Bisnis.com, TANGERANG--Konsep kota pintar atau yang lebih dikenal sebagai smart city mulai diterapkan di sejumlah kota di Indonesia.
Jika melihat 10 tahun ke belakang, keberadaan smart city mungkin belum familiar, baik secara konsep ataupun implementasinya.
Konsep semacam ini memang lahir di kalangan negara maju karena membutuhkan kesiapan infrastruktur, terutama teknologi informasi dan sumber daya manusia.
Indonesia sendiri memang belum terlalu lama mengenal istilah ini karena masih disibukkan oleh urusan-urusan yang lebih urgen, misalnya perlambatan perekonomian, tingginya kesenjangan ekonomi, dan tren korupsi di kalangan birokrat.
Namun, semakin majunya teknologi informasi dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, konsep ini memang patut dicoba.
Apalagi, dengan tingginya kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia, tren urbanisasi tidak terelakkan.
Jumlah masyarakat yang bermukin di perkotaan semakin padat dan hal tersebut sekaligus menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru.
Ritme ‘alon-alon asal kelakon’ rasanya susah diterapkan di kehidupan kota besar, macam Jakarta atau Bandung.
Sebaliknya, masyarakat semakin familiar dengan ritme cepat, efisien, dan transparan. Kebutuhan semacam inilah yang akan dijawab oleh konsep smart city.
Kota pintar memiliki ribuan definisi, tapi intinya konsep ini diciptakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.
Sebenarnya, kota pintar tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi yang menghabiskan dana ratusan miliaran atau triliunan, tetapi juga sumber daya manusia yang pintar untuk mengelola kota pintar tersebut.
Mengutip data GSM Association, International Telecommunications Union (ITU), Google, and Ookla pada 2015, Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan jumlah penetrasi mobile SIM sebanyak 124%, rata-rata kecepatan data 2,05 Mbps, dan pengguna internet mencapai 16% dari total populasi.
Peringkat tersebut masih berada di bawah Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina.
Secara peringkat, Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Laos, Myanmar, dan Vietnam. Hal tersebut patut dimaklumi karena investasi di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi masih jauh dibandingkan negara tetangga lainnya.
Kendati demikian, sejumlah kota besar di Indonesia mulai menerapkan konsep kota pintar antara lain Jakarta, Bandung, Tangerang, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang.
Pada tahap awal, konsep kota pintar diaplikasikan untuk pelayanan birokrasi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pelayanan administrasi diharapkan mampu berjalan efisien dan transparan.
Dari sekian banyak jajaran kota yang sudah mengaplikasikan konsep kota pintar, Tangerang merupakan salah kota yang layak dibahas untuk melihat sejauh mana konsep kota pintar mampu merubah wajah kota ini.
Sebagaimana diketahui, langkah Tangerang untuk mewujudkan kota pintar dimulai pada 2009 dengan membentuk Dinas Informasi dan Komunikasi. Lalu, secara bertahap Pemkot Tangerang menetapkan platform aplikasi hingga menciptakan sejumlah aplikasi di tiap SKPD.
Pada tahun ini, Pemkot Tangerang sudah masuk dalam tahapan integrasi aplikasi yang ditandai dengan peresmian Tangerang Live Room (TLR) beberapa waktu lalu.
Hingga saat ini, Tangerang telah memiliki setidaknya 130 aplikasi dengan berbagai platform teknologi yang saling terintegrasi.
Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, pemkot telah melakukan serangkaian terobosan antara lain pelimpahan izin ke kecamatan, pembayaran pajak online, arsip online, dan renovasi jalan dalam sehari.
“Sekarang masuk integrasi aplikasi tahap II. Investasi untuk mewujudkan konsep kota pintar di Kota Tangerang memang tidak mudah dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk membangun TLR atau ruang pemantauan aplikasi dibutuhkan dana senilai Rp3 miliar,” kata Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah.
Selain persoalan biaya, dirinya merinci sejumlah kendala untuk mewujudkan konsep kota pintar di Tangerang antara lain tidak ada aplikasi standar sehingga masing-masing pemda harus membangun aplikasi dari awal dan minimnya teknisi pengembangan teknologi informasi.
Tak hanya itu, pengembangan kota pintar dinilainya juga membutuhkan masyarakat yang cerdas, misalnya keaktifan atau keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota.
“Pemerintah juga membutuhkan evaluasi dari masyarakat terkait pengembangan kota pintar sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
