Bisnis.com, DEPOK- Drama pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok akhirnya selesai, setelah sebelumnya mengalami tarik ulur.
Seharusnya, pemilihan Ketua Kadin Kota Depok digelar pada Mei 2016, tetapi karena banyaknya persoalan internal, pemilihan dilaksanakan pada pekan pertama September 2016. Bisnis berhasil mewawancarai Ketua Kadin Kota Depok terpilih periode 2016-2021 Miftah Sunandar. Berikut petikannya:
Bagaimana perjalanan pemilihan Kadin Kota Depok periode 2016-2021?
Pertama saya sangat bersyukur bahwa akhirnya musyawarah kota (Muskota) Kadin Depok bisa digelar melalui proses panjang. Meskipun sempat diundur beberapa bulan, tetapi akhirnya pemilihan berjalan mulus. Sekarang semuanya sudah clear.
Bagi saya, sebagai ketua terpilih, ini merupakan beban amanah untuk memimpin Kadin Depok selama lima tahun yang tentunya bukan persoalan mudah. Namun kami dengan calon pengurus secepatnya akan bersama-sama membentuk program yang bisa bersinergi dengan pemerintah untuk tingkatkan ekonomi Depok. Nanti tanggal 6 Oktober akan ada pelantikan pengurus.
Apa program Kadin Depok ke depan?
Pertama tentu kami akan selesaikan terlebih dahulu surat keputusan (SK) pengurus Kadin Depok yang baru. Setelah pelantikan nanti akan lakukan rapat kerja. Nah nanti akan kelihatan program prioritas mana saja yang akan dilakukan. Termasuk yang harus segera dikerjakan adalah menginventarisir jumlah pengusaha yang ada di Depok. Saat ini kami catat keseluruhan pengusaha mulai dari skala kecil hingga pengusaha besar menurut data Badan Pusat Statistik Depok mencapai 85.000 pengusaha.
Setelah itu, kami akan ajak pengusaha-pengusaha tersebut untuk masuk jadi anggota Kadin sesuai peraturan pemerintah yang mengharuskan pengusaha menjadi anggota Kadin.
Selanjutnya, Kadin Depok akan lakukan MoU dan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga dan perbankan untuk mencari solusi bagai mengembangkan pembangunan dan perekonomian di Depok.
Apa kontribusi Kadin Depok ke depan bagi pemerintah?
Pastinya pendapatan daerah di Depok ini disumbang oleh pergerakan ekonomi yang baik. Bagaimana peran investor dan pengusaha membangun dan berinvestasi yang outputnya tentu menyumbang bagi pendapatan daerah.
Misalnya, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok selama ini adalah sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea pendapatan hak tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak reklame, pajak pariwisata dan pajak lainnya. Nah itu semua akan menjadi salah satu fokus Kadin Depok ke depan.
Dalam 3 tahun berturut-turut Silpa di Depok tinggi, apa solusi Kadin Depok?
Kalau kita evaluasi tahun-tahun sebelumnya mengapa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di Depok semakin besar. Maka jangan disalahkan Kadin dulu. Silpa besar setiap tahun ini mulai dari Rp300-an miliar, Rp500-an miliar hingga Rp1,2 triliun pada tahun lalu adalah dikarenakan ketakutan dari Pemkot Depok untuk mengeluarkan anggaran pembangunan. Akhirnya anggaran tidak terserap.
Inilah tugas Kadin Depok ke depan, kami akan dorong agar Pemkot Depok jangan lagi terjadi Silpa membengkak. Caranya Pemkot Depok bersama Kadin Depok bergandengan tangan, duduk bersama, saling percaya dan bekerja dengan penuh tanggung jawab serta komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Depok.
Untuk pengembangan sektor UMKM, apa peran Kadin ke depan?
Depok ini dikenal sebagai kota niaga jasa, kota perdagangan karena tak punya eksplorasi pertambangan dan juga industri besar. Oleh karena itu, pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi prioritas utama kami.
Kami catat ada ribuan pelaku UMKM di Depok yang potensial berkembang memasarkan produknya. Maka seperti yang sudah saya katakan kami akan inventarisir siapa saja pelaku UMKM di Depok untuk kami bina dan adakan pelatihan. Mereka kami suruh daftar jadi anggota. Nanti Kadin Depok akan lakukan MoU dengan perbankan agar dikucurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa dinikmati pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan. Jika nanti UMKM sudah kami bina dan adanya kerja sama dengan pihak perbankan, kami yakin ke depan UMKM di Depok tak lagi terdengar meminjam uang ke rentenir. Dan tentu saja ini akan jadi program bersama dengan Pemkot Depok.
Latar belakang Anda di Depok adalah pengusaha properti, persoalan apa yang dihadapi di Depok soal pembangunan perumahan?
Selaku pelaku properti saya mengamati perkembangan kebijakan yang selama ini menjadi polemik kalangan pengembang dan Pemkot Depok, yakni persoalan peraturan daerah yang mengharuskan pengembang hanya boleh bangun perumahan di atas lahan 120 meterpersegi.
Ini jadi persoalan karena banyak pengembang yang tidak bisa bikin perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka kami dari Kadin Depok memandang harus ada aturan tata ruang dan wilayah baru, mana saja kawasan yang boleh dibangun perumahan, kawasan zona merah, dan kawasan industri.
Aturan tata ruang dan wilayah ini juga kami cermati bahwa Pemkot Depok lebih baik mengkaji rumus 60:40 yakni 60% lahan untuk pembangunan perumahan dan 40% sarana prasarana. Jadi bukan mengatur bahwa pengembang harus bangun perumahan di atas 120 meterpersegi. Nah persoalan ini yang sedang kami kaji dan akan ajukan ke dewan.
