Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis pembangun proyek transportasi massal light rail transit (LRT) akan berjalan sesuai jadwal mengingat Peraturan Pemerintah No.79/2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sudah di meja Presiden Joko Widodo.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono optimistis penandatangan PP tersebut dapat selesai pekan depan, sehingga PT Jakarta Propertindo sebagai BUMD yang ditunjuk untuk menggarap LRT dapat menunjuk langsung kontraktor LRT Jakarta. Dengan demikian, pembangunan LRT Jakarta dapat dipercepat.
“Saya optimistis PP sudah bisa selesai 1-2 hari ini, karena program ini Pak Jokowi sangat consern, makanya saya perintahkan Bappeda untuk terus kawal,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jumat (11/11/2016).
Dia menyatakan, dalam PP No.79/2015 tersebut akan terdapat perubahan klausal yang akan menyebutkan BUMD berwenang untuk melakukan penunjukan secara langsung.
“Selama ini kan tertulis penunjukan langsung kepada BUMN, Jadi akan ditambahkan BUMD di dalam satu pasal,PP itu nanti sebagai dasar hukum penunjukan kontraktor,” katanya.
Pemprov DKI juga perlu melakukan pembebasan aset untuk memperlancar pembangunan infrastruktur transportasi massal itu. Menurutnya, proses tersebut cukup memakan waktu yang lama lantaran harus melalui Kementerian Keuangan.
“Ada masalah critical issue tentang pembongkaran aset Pemprov di kompleks Alkal, Kelapa Gading,” tuturnya.
