Bisnis.com, JAKARTA- Pemprov DKI akan segera membahas terkait besaran tarif light rail transit atau LRT Jakarta yang dikelola khusus oleh PT Jakarta Propertindo selaku badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko menegaskan terdapat perbedaan pengelolaan LRT Jakarta yang dikelola Pemprov DKI dan LRT Bodebek yang dikelola Pemerintah Pusat.
"Tetapi untuk besaran tarif LRT Jakarta belum ada keputusan. Oleh karena itu nanti kami akan duduk bersama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek," katanya kepada Bisnis, Jumat (4/8).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menaikan subsidi tiket LRT untuk 12 tahun mencapai Rp19 triliun. Harga tiket akan dipatok di angka Rp12.000.
Dia mengatakan penetapan tarif LRT Bodebek dari hasil subsidi yang direncanakan Rp19 triliun tersebut akan menjadi acuan penetepatan tarif LRT Jakarta.
"Soal tarif LRT Bodebek dan kenaikan subsidinya pasti akan ada pengaruhnya untuk LRT Jakarta, tetapi besaran fairbox-nya masih dibahas. bayangan besarannya belum ada," katanya.
Baca Juga
Percepatan pembangunan LRT Jakarta dalam rangka mendukung perhelatan Asian Games 2018 akan melintasi 6 stasiun termasuk di dalamnya pembangunan depo. Adapun, hingga Juli 2017 progres konstruksi fisik LRT Jakarta koridor 1 fase 1 sudah mencapai 29,8%.
"Penentuan besaran tarif belum. Belum ada. Belum kepikiran karena LRT-nya belum jadi," ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
