Bisnis.com, JAKARTA – Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mempertanyakan realisasi penyerapan Penanaman Modal Daerah (PMD) terhadap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp3,4 triliun yang tercantum di dalam APBD-Perubahan 2017.
Panji Virgianto, salah satu anggota dari Komisi B, menyampaikan seandainya jika APBD 2018 terlambat diputuskan maka dapat menghambat pengerjaan proyek penugasan periode Januari – Juli 2018 yang menjadi tanggung jawab PT Jakpro.
“Penambahan dana PMP Daerah ini cukup besar, hampir Rp3,5 triliun. Alokasi anggaran yang bulan Januari sampai bulan Juni itu cukup besar. Saya cuma pertanyakan, seandainya anggaran ini ditunda. Kan bisa saja ada kekhawatiran nanti ketok anggaran 2018 molor. Apakah bisa direalisasikan?,” ujarnya di sela-sela rapat dengan direksi PT Jakpro di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/9/2017).
PT Jakpro mengemban proyek penugasan antara lain pembangunan Light Rail Transit rute Velodrome – Kelapa Gading dan pembangunan venue Equestrian di Pulomas dan Velodrome di Rawamangun.
Pada kesempatan yang sama, Yusriah Dzinnu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, menyampaikan proporsi penggunaan dana PMD nantinya yaitu Rp1,374 triliun untuk pembangunan LRT Jakarta, Rp417 miliar untuk pembangunan Equestrian dan RP665 miliar untuk pembangunan Velodrome.
“Progress penyerapan anggaran pembangunan LRT Rp1,374 triliun baru 20%, kemudian Equestrian 39%, dan Velodrome 50%. Terselesaikan enggak sampe 2018?” tukasnya.
Baca Juga
Satya Heragandhi, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, optimistis bahwa pengerjaan pembangunan terkait perhelatan Asian Games 2018 bisa diselesaikan pada akhir 2017 dengan pengerjaan yang seluruhnya mencapai target bulanan.
“Untuk Velodrome pada akhir Desember progres yang diharapkan mencapai 74%. Kalau untuk equestrian pada November diharapkan selesai 100%, sementara untuk LRT diharapkan pada Desember mencapai 76%,” katanya.
Pada rapat tersebut Satya memaparkan rencana penggunaan dana PMD sebesar Rp3,462 triliun nantinya akan difokuskan untuk membiayai ketiga proyek penugasan utama terkait perhelatan Asian Games 2018.
Sejauh ini, realisasi penyerapan PMD yang diberikan sebelumnya sudah mencapai 85% dengan rincian 50% penyerapan untuk pengerjaan Velodrome atau Rp332,8 miliar, 39% penyerapan untuk pengerjaan Equestrian atau Rp164,4 miliar, dan 20% untuk pengerjaan LRT atau Rp1,374 miliar.
“Dengan demikian kita mengharapkan bahwa permintaan kami untuk bisa mendapatkan PMD Rp 3,462 itu bisa disetujui dan diberikan kepercayaan untuk dikelola sedemikian rupa sehingga kami bisa menyelesaikan project ini sebagaimana jadwal yang sudah kami sampaikan,” katanya.
Satya menuturkan pada 2016 PT Jakpro mendapatkan PMD sebesar Rp2,95 triliun namun dana tersebut diserahkan secara bertahap sebesar Rp1 triliun di 2016, kemudian Rp1,2 triliun di APBD 2017, dan Rp750 miliar yang akan diberikan di dalam APBD-P 2017.
Hal ini menyebabkan pihak PT Jakpro harus mengeluarkan dana korporasi sebesar Rp400 miliar untuk membayar uang muka terkait pengerjaan sejumlah proyek.
“Jadi penyerapan kami track record-nya di tahun lalu untuk PMD ini tidak hanya 100% tapi malah 140%,” tuturnya.
Satya mengklaim saat ini cashflow PT Jakpro berada di titik Rp0 per September 2017 sedangkan dana korporasi hanya dapat menutup kebutuhan seadanya hingga Desember 2017.
Pada Oktober mendatang PT Jakpro berencana untuk memesan rolling stock atau unit kereta LRT dengan menggunakan sebagian dana korporasi untuk keperluan down payment, pasalnya unit kereta ditargetkan datang sekitar Maret hingga April 2018 untuk mendukung Asian Games 2018.
“Ketika sudah dikirim pada saat itu cashflow kami benar-benar tidak ada lagi yang tersisa untuk bisa menangani pembangunan prasarana. Makanya penting bagi kami minta bantuan supaya kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami,” tukasnya.
