Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mencapai kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah DKI terkait dengan pengesahan APBD-Perubahan 2017.
Setelah sempat tertunda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Perubahan DKI Jakarta tahun 2017 resmi disahkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI pada Senin (2/10/2017).
Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan penundaan paripurna pekan lalu disebabkan karena beberapa komponen angka kenaikkan tunjangan terhadap anggota DPRD DKI dinilainya tidak rasional.
"Kami belum sepakat. Saya enggak mau tanda tangan karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional serta berpotensi melanggar aturan," ujarnya di Jakarta, Senin (2/10/2017).
Namun, Djarot mengatakan saat ini dirinya dengan DPRD sudah mencapai kesepakatan terkait tiga jenis tunjangan kesejahteraan.
Untuk biaya kunjungan kerja, besarannya harus mengacu kepada aturan Kementerian Keuangan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK 05 tahun 2010.
Baca Juga
“Biaya perjalanan ke luar negeri masa yang diminta itu tiga kali dari SK Kementerian Keuangan? Tidak bisa, harus sama karena itu berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN,” tukasnya.
Kemudian untuk tunjangan transportasi yang sebelumnya ditawarkan agar pengadaan mobil dinas untuk anggota DPRD DKI, Pemprov mengusulkan agar ditiadakan dan digantikan dengan tunjangan transportasi.
“Semua mobil anggota dewan yang jumlahnya 101 itu harus ditarik terlebih dahulu baru kita ganti dengan tunjangan transportasi. Saya minta untuk langsung di lelang tidak perlu menunggu lima tahun. Itu juga masih belum sepakat,” katanya.
Rencana tersebut ditanggapi anggota dewan dengan mengajukan negosiasi agar tunjangan transportasi dapat ditambahkan dengan tunjangan sewa mobil.
"Tunjangan transportasi itu harus disesuaikan dengan kapasitas cc-nya [mobil]. Saya tawarkan mobil dengan cc 2.400 dalam hal ini Accord artinya Rp21,5 juta," tuturnya.
Hak tunjangan lainnya yang sudah disepakati adalah biaya jasa rapat yang sebelumnya diajukan sebesar Rp3 juta per satu kali rapat untuk setiap anggota direvisi sesuai aturan sebesar Rp300.000 – Rp400.000 dan sudah disetujui oleh pihak DPRD.
“Nanti setelah Pergub diteken baru komponen biayanya masuk ke dalam APBD-P,” ujarnya.
Muhamad Yuliadi, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, menyebutkan sebelumnya jumlah anggaran terkait tunjangan kerja anggota dewan senilai Rp 11 miliar yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2017.
Di dalam penambahan tunjangan kerja terdapat pula tunjangan komunikasi intensif yang awalnya dianggarkan sebesar tiga kali dari uang representasi atau Rp6 juta menjadi tujuh kali uang representasi atau Rp21 juta.
Uang representasi adalah uang yang ditetapkan besarannya sesuai dengan gaji pokok gubernur sebesar Rp3 juta.
“Lalu ada tunjangan reses. Kalau dulu hanya uang reses sekarang ada tunjangan reses kalau dia memanfaatkan reses itu anggota dewan mendapatkan tunjangan tujuh kali dari uang representasi,” tuturnya.
Jika setiap kali reses anggota dewan mendapatkan tunjangan reses sebesar Rp21 juta maka selama satu tahun mereka akan mengumpulkan tunjangan reses sebesar Rp63 juta dari tiga kali reses selama 2018.
Yuliadi menyebutkan kebutuhan tunjangan DPRD hingga Desember 2017 sebesar Rp12,556 miliar yang nantinya masuk ke dalam anggaran belanja tidak langsung APBD-P 2017 dan sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
