Bisnis.com, JAKARTA - Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di sektor ketahanan pangan siap mencari dana secara mandiri untuk keperluan operasional perusahaan dan program penugasan dari pemerintah.
Hal ini dilakukan seiring dibatalkannya proposal penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan oleh lima BUMD DKI.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan keputusan tersebut pasti sudah dipikirkan matang, baik oleh Gubernur DKI Jakarta maupun oleh pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI.
"Kami tidak masalah tidak dapat PMD. justru perusahaan ditantang lebih kreatif mencari pendanaan untuk menopang operasional dan penugasan pemerintah terkait program ketahanan pangan," katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (16/11/2017).
Dia menuturkan perusahaan akan memaksimalkan pada kegiatan bisnis untuk mencetak laba. Menurutnya, pendapatan PT Food Station Tjipinang hingga triwulan III/2017 sudah mencapai Rp700 miliar. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp200 miliar.
Lebih lanjut, Arief mengatakan masih ada piutang yang belum dibayarkan, a.l. di PD Pasar Jaya atas hasil penjualan pasar murah dan di supermarket modern.
Baca Juga
"Dana di PD Pasar Jaya ada Rp30 miliar-Rp40 miliar. Sementara itu, hasil penjualan beras di supermarket modern berkisar Rp20 miliar. Dana ini akan kami gabungkan untuk anggaran perbaikan infrastruktur Pasar Induk Beras Cipinang," jelasnya.
Apabila belum cukup, dia akan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh Bank DKI. Menurutnya, PT Food Station Tjipinang masih memiliki plafon pinjaman setidaknya Rp150 miliar dari bank BUMD tersebut.
Karena itu, dia menilai masyarakat tak perlu merasa khawatir program ketahanan daerah dan stabilisasi harga beras akan berdampak karena pembatalan pemberian PMD.
"Pokoknya saya pastikan harga beras di DKI tetap stabil hingga tahun depan," katanya.
Senada dengan Arief, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengatakan tak ambil pusing lantaran dibatalkannya PMD dari Pemprov DKI.
Meski demikian, dia masih mempertanyakan latar belakang keputusan eksekitif dan legislatif sebelum penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018.
"Kalau ujung-ujungnya enggak dapet PMD, ngapain kami diajak rapat di Komisi C sampai beberapa kali?" ungkapnya.
Dia menuturkan selama ini PD Dharma Jaya memang tak bergantung pada pemberian PMD. Namun, Marina menilai Pemprov DKI seharusnya memberi perhatian lebih lantaran adanya penugasan untuk program ketahanan pangan.
Program yang dimaksud adalah penyediaan daging beku murah dari Dharma Jaya untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penghuni rusunawa. Program tersebut sudah berjalan setidaknya dua tahun.
Lantaran tak diberi PMD, Marina akan mencari sumber-sumber dan lain, misalnya dari penyewaan cold storage, jasa rumah potong, dan lainnya.
Jika dana yang dimiliki belum cukup untuk operasional dan penugasan, maka perusahaan juga berencana untuk mencari kredit komersial dari lembaga perbankan.
"Saya mungkin akan ajukan kredit ke Bank DKI, tetapi itu opsi terakhir. Saya akan bicarakan hal ini dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait opsi pemberian subsidi berupa public service obligation," jelasnya.
