Pemprov DKI dan Kementerian BUMN Bersinergi Bangun TOD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membahas percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota seperti proyek Trasit Oriented Development.
Regi Yanuar Widhia Dinnata | 10 Januari 2018 13:58 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri), Komisaris PT PP Sumardi (kiri), Dirut PT PP Tumiyana (kedua kiri) dan Direktur Utama KAI Edi Sukmoro (kanan) berbincang saat meninjau ground breaking Transit Oriented Development (TOD) Juanda dan Tanah Abang di Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (10/10). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membahas percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota seperti proyek Trasit Oriented Development.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Badan Udaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membahas beberapa agenda strategis pembangunan Ibu Kota. Hal ini berkenaan dengan posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai regulator dan pelaksana dalam pembangunan Jakarta.

"Memastikan pembangunan transit oriented development (TOD) di Jakarta bisa berjalan tuntas," kata Anies, Rabu (10/1/2018).

Dia berharap agar TOD ini bisa dibangun di daerah pusat perekonomian dan transportasi. Hal ini karena TOD bersifat mixed use (multifungsi) seperti sarana prasana yang tercipta sebagai pengurai kemacetan, pusat transportasi yang terintegrasi, dan sentra perekonomian dengan adanya tempat perbelanjaan.

Agar pembangunn TOD dapat berakselerasi maka Pemprov akan membentuk tim khusus yang secara langsung berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Tim ini diprediksi terbentuk akhir Januari dengan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai ketua.

"Rencananya akan ada pertemuan secara reguler untuk membentuk tim kecil ini," ujarnya.

Selain itu, Anies mengungkapkan akan berupaya menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi di Jakarta dengan bantuan Kementerian BUMN.

Pemprov DKI berharap akan ada solusi dan program-program dengan tujuan pengentasan kemiskinan, khususnya dalam penataan perkampungan yang tergolong dalam kategori miskin.

Sementara itu, ditemui pada waktu bersamaan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan akan membantu Pemprov DKI meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota.

Ada sebanyak 220 perkampungan kumuh yang membutuhkan bantuan pemerintah. Perkampungan ini telah masuk program corporate social responsibility (CSR) yang akan disasar oleh BUMN.

"Kita dorong bagaimana meningkatkan [penataan] daerah kumuh agar bisa lebih baik keadaan ekonominya," ujar Rini.

Tag : pemprov dki, kementerian bumn
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top