Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI angkat bicara terkait keterlambatan pencairan dana public service obligation (PSO) sebesar Rp41 miliar untuk PD Dharma Jaya.
Kepala Badan Keuangan DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan permintaan pencairan dana memang telah disampaikan sejak November tahun lalu. Namun, tidak bisa langsung dieksekusi.
"November itu kan Bu Marina baru ngomong ke Pak Wagub [Sandiaga Uno]. Obrolan di rapat mana bisa dijadikan berita acara pencairan anggaran?" katanya, Kamis (15/3/2018).
Dia menuturkan dana PSO baru bisa keluar dari BKD setelah keluar Peraturan Gubernur. Menurutnya, Pergub No 6/2018 tersebut baru ditandatangani pada 2 Februari 2018.
Setelah Pergub tersebut diteken, maka harus ada perjanjian kerja sama antara Dharma Jaya dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) terkait pelaksanaan pembelian bahan pangan murah untuk masyarakat penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Lebih lanjut, Dharma Jaya lalu mengajukan proposal ke DKPKP untuk diproses diverifikasi ke BKD pada 27 Februari. Proposal tersebut dikembalikan ke Dharma Jaya pada 8 Maret untuk diperbaiki.
Baca Juga
"Baru masuk ke BKD 13 kemarin. Ya paling bisa cair beberapa hari lagi," ucapnya.
Michael menuturkan dana PSO yang diberikan kepada Dharma Jaya terbagi pada 2017 Dan 2018. Anggaran untuk November-Desember 2017 senilai Rp13 miliar. Sementara itu, dana yang disiapkan untuk 2018 sebanyak Rp41 miliar.
"Total PSO untuk Dharma Jaya jadinya Rp54 miliar," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna mengaku sangat membutuhkan dana PSO untuk membayar utang kepada para suppiler daging ayam bagi penerima KJP. Pasalnya, saat ini perusahaan tak lagi mendapat suntikan penyertaan modal Daerah (PMD) untuk program ketahanan pangan. Selain mendesak untuk membeli stok bagi rakyat miskin, Marina juga mengaku sudah ditagih oleh para supplier.
"Anak buah saya dimaki-maki sama supplier. Saya turun langsung minta tolong. Karena supplier saya pelaku UMKM, mereka butuh uangnya juga," ucap Marina.
