Bisnis.com, JAKARTA --- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pertanyaan dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022 menekankan pada unsur kesejahteraan bagi warga Ibu Kota dengan meliputi aspek keadilan, keberadaban, sosial dan budaya.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat dipakai sebanyak-banyaknya untuk kegiatan yang sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Perlu digarisbawahi bahwa porsi anggaran langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu belanja langsung lewat program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan dermaga dan pelabuhan, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship [OK OCE], dan subsidi lainnya akan naik 13,7% per tahun selama periode 2017–2022," kata Anies, Selasa (3/4/2018).
Menurutnya, anggaran belanja langsung ini naik dibandingkan dengan periode sebelumnya 2012--2017 yang hanya meningkat sebesar 2,95% per tahun. Adapun dalam RPJMD periode 2017–2022 akan mengendalikan gaji pegawai di lingkungan Pemprov DKI yang hanya akan naik sebesar 4% per tahun. Padahal pada periode sebelumnya gaji pegawai jajaran Pemprov DKI naik sebesar 18,7%.
"Hal ini untuk memastikan bahwa anggaran [belanja langsung] lebih banyak [dibandingkan dengan gaji pegawai Pemprov DKI] agar [anggaran ini] digunakan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga
Dia menambahkan salah satu motor penggerak dari kesejahteraan masyarakat yakni program OK OCE yang menargetkan pertumbuhan sebanyak 200.000 wirausaha baru dan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan.
Kendati demikian, Pemprov DKI hanya akan memberikan dukungan akses permodalan melalui bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun hal ini untuk menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem dan PDIP tentang permodalan OK OCE.
Selain itu, dalam upaya menyejahterakan warga Ibu Kota, Pemprov DKI pada anggaran 2018 telah mengalokasikan hibah kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk sertifikasi terhadap 295.000 bidang tanah, bagi warga Jakarta yang dinilai kurang mampu.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan mengenai program peningkatan kualitas kesehatan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Gerindra.
Anies menjelaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan dilaksanakan melalui pembangunan atau rehabilitasi gedung Puskesmas dan penyediaan kamar rawat inap kelas III pada RSUD.
Selain itu, Pemprov DKI akan menyediakan alat kesehatan sesuai standar dan memenuhi kebutuhan seluruh warga Jakarta. Adapun untuk memperkecil ketimpangan rasio unit pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, dapat disiasati dengan upaya pendekatan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk program One Kelurahan with Outstanding Care (OK O-Care).
Adapun pertanyaan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra tentang rencana penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dia menjelaskan skema tersebut akan diterapkan sebagai alternatif pendanaan pembangunan selain dari APBD.
KPPU ini pun mungkin bisa digunakan untuk membangun infrastruktur berupa sumber daya air, transportasi, persampahan dan telekomunikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
