Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk mereduksi berbagai kemungkinan penyelewengan terhadap hak masyarakat Ibu Kota untuk mendapatkan hunian dengan skema down payment (DP) Rp0 (nol rupiah).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengantisipasi adanya kemungkinan rekayasa tertentu, terutama oknum calo. Keberadaan calo dinilai sangat merugikan warga Ibu Kota untuk mendapatkan haknya.
"[Calo] ini selalu menjadi tantangan [Pemprov DKI]," ujarnya, Senin (16/4/2018).
Sandi mengimbau agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dapat mengawasi praktik percaloan tersebut. Dia menambahkan hunian dengan skema DP nol rupiah ini tidak dapat dipindahtangankan atau diperjuabelikan.
"Tidak ada lagi toleransi kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan. Kami akan langsung cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory karena tidak boleh diperjualbelikan," tegasnya.
Sebelumnya, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus selektif dalam memilih pendaftar DP nol rupiah. Hal ini penting untuk mengantisipasi beberapa pihak yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
Dia menambahkan saat ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa sepenuhnya mengungkap mafia rumah susun (rusun).
Baca Juga
"Pengawasan riil di lapangan harus diperketat," ungkap Nirwono.
