Politisi PDIP Kritik Jakpro Soal Rencana Pembangunan LRT Fase II dan DP Rp0

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan William Yani mengkritik proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 19 September 2018  |  08:08 WIB
Politisi PDIP Kritik Jakpro Soal Rencana Pembangunan LRT Fase II dan DP Rp0
Warga berada dalam kereta api ringan atau light rail transit (LRT) saat uji coba operasi terbatas di Stasiun Velodrome Rawamangun, Jakarta, Senin (10/9). PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan proses uji coba moda transportasi LRT Jakarta secara terbatas yang membentang dari Stasiun Velodrome Rawamangun hingga Stasiun Boulevard Utara Kelapa Gading sepanjang 5,8 km dan berlangsung hingga hingga 20 September 2018. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan William Yani mengkritik proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Hal itu terkait rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase II Kelapa Gading-Manggarai, melanjutkan fase I Velodrome-Kelapa Gading.

"Ini kan ada kebutuhan anggaran untuk LRT fase II dalam anggaran perubahan ini. Namun, ternyata Jakpro belum siap konsepnya," ujarnya saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018) malam.

PMD yang diajukan Jakpro adalah sebesar Rp2,3 triliun dengan perincian Rp1,8 triliun untuk LRT fase II dan Rp531 miliar untuk program rumah DP Rp0 (nol rupiah).

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta Jakpro membahas perencanaan lengkap terkait proyek itu, mulai dari tarif, tahapan pembangunan tiap tahun, beserta anggarannya.

"Rencananya belum jelas. Apalagi, LRT fase I belum selesai dan belum bisa dioperasikan padahal janjinya untuk Asian Games 2018," lanjut Yani.

Selain itu, rencana Jakpro yang bakal menjadi developer program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rumah DP Rp0, juga dikritik. Dia menganggap aneh bahwa BUMD tersebut sudah meminta anggaran besar untuk pembangunan hunian padahal DPRD DKI Jakarta belum diberitahu rencana detailnya.

"Sampai sekarang kami anggota Badan Anggaran (Banggar) belum dapat konsep lengkap. Sampai 2022 itu yang dibangun berapa pintu sih? Di mana saja? Anggarannya berapa? Payung hukumnya berapa? Sistemnya apa? Tolong dijelaskan," ucap Yani.

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto membantah tidak punya perencanaan, khususnya mengenai LRT fase II.

Jakpro mengklaim sudah memiliki kajian, dasar hukum, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), kajian kebijakan, hingga rencana kegiatan. Pasalnya, ada rencana lima tahun ke depan untuk membangun jalur dari Velodrome sampai Manggarai.

"Kami butuh dana Rp1,8 triliun pada 2018, Rp1,4 triliun pada 2019, Rp1,8 triliun pada 2020, dan Rp2,1 triliun pada 2021. Itu kebutuhan jika dikerjakan dengan biaya sendiri," jelasnya.

Jakpro juga sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan jika nantinya menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"KPBU bentuknya BTO [Build Transfer Operate] dan BOT [Build Operate Transfer]. Kalau BTO, penanggung jawab prasarana kereta di Dinas Perhubungan. Sementara itu, jika BOT hitung tarif dulu dan komponen penyusutan," tambah Dwi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
LRT, dp nol rupiah

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top