Anies Ganti Nama OK Otrip

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah nama OK Otrip yang selama ini menjadi program integrasi antarmoda di Jakarta, sebagai bentuk keberlanjutan program integrasi transportasi publik setelah selesai diuji coba.
Newswire | 01 Oktober 2018 21:59 WIB
Armada bus Transjakarta melintasi halte Harmoni Central Busway di Jakarta, Kamis (21/6/2018). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah nama OK Otrip yang selama ini menjadi program integrasi antarmoda di Jakarta, sebagai bentuk keberlanjutan program integrasi transportasi publik setelah selesai diuji coba.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Senin (1/10/2018), mengatakan harapannya, setiap komponen bisa menjalankan dengan baik, sehingga secara bisnis menguntungkan dan manfaatnya dapat dirasakan public, serta terintegrasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

"Ini semua dalam rangka membangun sebuah integrasi kendaraan transportasi umum massal. Kita nanti akan umumkan penamaan integrasi ini dan saat ini sedang digodok," kata Anies.

Dikatakan, nama Ok Otrip hanya digunakan pada saat tahapan uji coba saja dan saat ini, uji coba telah berakhir. Namanya akan diganti saat program ini sudah resmi diterapkan.

Menurut Anies, nama program ini diganti karena Pemprov DKI menginginkan nama yang memiliki makna integrasi.

Harapannya bukan hanya angkut kecil dan bus transjakarta saja melainkan juga mass rapid transit (MRT) hingga light rail transit (LRT).

"Penamaan baru ini InsyaAllah akan mencerminkan sebuah sistem transportasi terintegrasi di Jakarta. Kita akan punya 'brand' baru yang terkait sebagai transportasi umum massal terintegrasi antar moda," katanya.

Dengan begitu, tambah Anies, seluruh kegiatan transportasi massal di Jakarta ada dalam satu payung yang sama, BRT, MRT, LRT, medium bus dan mikrobus, terintegrasi dalam satu sistem karena itulah payungnya nama transportasi integrasi.

Diperkenalkan

Nama program OK Otrip mulai diperkenalkan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye dalam Pilkada DKI 2017. Program ini pertama kali diuji coba pada 15 Januari 2018 dan sempat diperpanjang hingga empat kali sampai akhirnya ditetapkan Senin (1/10/2018), yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Trans Jakarta dan operator angkutan kecil.

Meskipun penerapannya sudah dimulai, tidak ada perbedaan tarif dengan saat uji coba. Masyarakat tetap gratis menggunakan bus kecil atau angkot yang sudah bekerja sama dengan PT Transjakarta.

Saldo di kartu OK Otrip penumpang mulai terpotong ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan bus transjakarta. Biaya perjalanan yang dibebankan kepada warga maksimal Rp5.000, namun bisa juga lebih rendah dari itu jika penumpang hanya menggunakan satu kendaraan dalam sekali perjalanan.

Berdasarkan penjelasan Direktur Utama PT Trans Jakarta Budi Kaliwono, ada enam operator angkutan kecil yang melakukan penandatanganan MoU: 1. Budi Luhur 2. Koperasi Wahana Kalpika 3. Lestari Sukma Gema Persada 4. Puskopau Halim Perdana Kusuma 5. Purimas Jaya 6. PT. Kencana Sakti Transport.

Sementara, lima operator angkutan kecil yang menunggu penandatanganan MoU namun masih menunggu penyelesaian administrasi: 1. Kompamilet Jaya 2. Komilet Jaya 3. Komika Jaya 4. Kolamas Jaya 5. Kojang Jaya

Tujuan MoU

Adapun tujuan MoU, kata Budi, mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan transportasi angkutan umum yang terjangkau, aman dan nyaman dengan sistem terintegrasi dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada angkutan umum.

Hal itu adalah bentuk peningkatan pelayanan publik dan memberi kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dengan sistem transportasi Jakarta dengan rute/trayek terkoneksi dan berkelanjutan.

Dengan ditandatanganinya MoU yang telah disepakati ini, diharapkan oleh Pemprov DKI adalah memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat khususnya warga Kota Jakarta.

Kemudian, diikuti beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum massal, sehingga mengurangi dampak kemacetan lalu lintas kota, termasuk meningkatkan kesejahteraan.

"Kesejahteraan bagi masyarakat dengan tarif terjangkau/murah, maupun pengemudi angkutan bus kecil dengan perolehan penghasilan/gaji yang tetap," katanya.

 

Tag : pemprov dki, anies baswedan
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top