Bisnis.com, JAKARTA–Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Suhaimi pada Rabu (21/11/2018) mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon wakil gubernur DKI Jakarta tidak penting.
Hal ini disampaikan oleh Suhaimi diskusi yang diadakan oleh EmrusCorner pada Rabu (21/11/2018).
Diskusi tersebut dihadiri oleh Suhaimi, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Emrus Sihombing.
Suhaimi mengatakan bahwa Gerindra telah menyerahkan mandat kepada PKS untuk mengajukan nama wakil gubernur yang mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan uji kelayakan dan kepatutan membuat proses pengangkatan wakil gubernur semakin berkepanjangan.
"Awalnya yang kita pahami uji kelayakan dan kepatutan itu internal, karena itu bukan persyaratan yg diatur oleh UU," kata Suhaimi.
Selain itu, penunjukan Siti Zuhro sebagai anggota tim uji kelayakan dan kepatutan dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Melihat dinamika ini, Suhaimi khawatir hal tersebut akan mengganggu target koalisi yang lebih besar.
Sementara itu, di acara yang sama Taufik menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan merupakan mekanisme partai yang harus dilewati dan juga menambahkan bahwa Anies selaku Gubernur DKI Jakarta tidak terganggu oleh kosongnya kursi wakil gubernur.
"Gubernur punya Deputi Gubernur ada berapa? Lalu ada juga TGUPP. Terus kenapa kalau Gubernur tidak bisa datang? Ini bisa digantikan Sekda," tegas Taufik.
Prasetio yang juga hadir dalam acara tersebut mengingatkan Gerindra dan PKS untuk mengusung calon wakil gubernur yang memahami DKI Jakarta mengingat besarnya APBD yang dimiliki oleh DKI Jakarta dan gubernur perlu wakil untuk membantu menyelesaikan masalah di DKI Jakarta.
Selain itu, Prasetio juga meminta kedua partai lekas menyelesaikan proses pengajuan wakil gubernur. "Kita ditertawakan warga DKI Jakarta karena susah sekali membahas wakil gubernur," timpal Prasetio.
