Bisnis.com, JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta menyebutkan joint venture integrasi pembayaran tiket antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT MRT Jakarta, dan PT TransJakarta diperlukan untuk memfasilitasi integrasi pembayaran, rute, dan manajemen dari LRT, MRT, dan Bus TransJakarta.
Joint venture tersebut nantinya akan ditugasi untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengimplementasikan sistem pembayaran satu kartu.
"Kita akan bekerja sama dengan BI nanti ada dalam pemanfaatan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Itulah sebabnya kita membentuk join venture diantara ketiganya dengan begitu harapannya nanti tiga-tiganya akan bisa terfasilitasi dengan baik," kata Anies pada Rabu (9/1/2019).
Adapun ditunjuknya PT MRT Jakarta sebagai koordinator dari joint venture tersebut karena PT MRT Jakarta dipandang sebagai BUMD yang paling siap dari ketiga BUMD pengelola transportasi umum yang ada.
"Sederhana saja karena PT MRT Jakarta yang akan menjadi salah satu pengguna awal koridor di fase 1 utara-selatan dan dari sisi kesiapan LRT masih sedikit karena itu kita mulainya dengan MRT," kata Anies.
Kedepannya joint venture yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta ini akan berkoordinasi dengan konsorsium integrasi transportasi umum yang dikelola oleh BUMN dan diketuai oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Baca Juga
Anies mencontohkan banyaknya fasilitas transportasi umum di Dukuh Atas yang di sana terdapat banyak stasiun seperti Stasiun Sudirman yang dikelola oleh PT KCI, Stasiun BNI City yang dikelola oleh PT Railink, Stasiun MRT Dukuh Atas yang dikelola oleh PT MRT Jakarta, serta halte milik TransJakarta dan Stasiun LRT yang juga akan berada di kawasan tersebut.
Melihat banyaknya transportasi umum yang tersedia di kawasan Dukuh Atas merupakan contoh awal dari pentingnya integrasi antar moda transportasi umum di kawasan tersebut dan kawasan lain kedepannya.
Adapun saat ini PT MRT Jakarta dan PT TransJakarta sedang melaksanakan studi tentang integrasi dan perluasan jangkauan transportasi umum.
Untuk diketahui, PT MRT Jakarta dan PT TransJakarta telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang Studi Integrasi Transportasi Antar Moda pada November 2018.
Anies menerangkan hingga saat ini baru sekitar 20% warga DKI Jakarta yang menggunakan transportasi umum dan tingkat keterjangkauan Bus TransJakarta baru mencapai 23%.
"Nanti di rencana induknya transportasi umum harus bisa mengcover lebih dari 90% wilayah, dari situ kemudian kita bisa melakukan penambahan armada dan lain-lain," imbuh Anies.
Integrasi dan perluasan jangkauan yang dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta dan PT TransJakarta juga dijalankan bersamaan dengan integrasi dengan KRL yang dikelola oleh PT KCI yang hingga saat ini masih dalam fase pembicaraan antara instansi terkait.
