Bisnis.com, JAKARTA–Kerja sama integrasi pembayaran tiket moda transportasi umum yang dikelola oleh BUMD DKI Jakarta terpisah dengan konsorsium integrasi pembayaran tiket dari BUMN untuk mempermudah pembayaran public service obligation (PSO) Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan keterangan Direktur Pengembangan Bisnis PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) Hanief Arie Setianto kerja sama integrasi pembayaran tiket yang berbentuk joint venture tersebut perlu didirikan untuk mengelola data perjalanan yang menjadi landasan atas penyaluran PSO.
"Penyalurannya langsung dari Pemprov ke BUMD transportasi, dengan adanya electronic fare collection (EFC) bisa diperoleh data perjalanan sebagai basis penghitungan PSO," kata Hanief pada Jumat (4/1/2018).
Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT. MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah juga menyebutkan penyaluran PSO akan menjadi rumit apabila BUMN dan BUMD tergabung dalam satu bentuk kerja sama.
"Kami dari Pemprov PSO-nya, sedangkan BUMN PSO-nya dari sumber mereka sendiri," kata Tubagus pada Jumat (4/1/2018).
Adapun selain penyaluran PSO, Hanief menuturkan perusahaan patungan antara PT. Jakpro, PT. MRT Jakarta, dan PT. TransJakarta perlu didirikan untuk menjamin kenyamanan pengguna transportasi umum melalui skema satu kartu dan menyusun berbagai kebijakan DKI Jakarta yang berbasis data perjalanan.
PT. MRT Jakarta sebagai leading dari joint venture yang akan dibentuk menyatakan siap bekerjasama dan mengikuti arahan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait dengan integrasi pembayaran tiket yang mencanangkan agar semua transportasi umum baik dari BUMN dan BUMD bisa terintegrasi.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono pun sebelumnya mengatakan pihaknya akan mengelola seluruh data perjalanan yang ada untuk menjamin kelancaran integrasi pembayaran tiket moda transportasi umum di Jabodetabek.
"Bicara transportasi memang harus end-to-end, tidak boleh dibatasi wilayah administratif. Tentu saja harus ada data governance yg baik agar stakeholder bisa menggunakan datanya," kata Hanief.
Terkait dengan skema kerja sama dan pembagian saham dalam joint venture yang akan didirikan oleh BUMD terkait Tubagus mengatakan tidak etis apabila hal tersebut dipublikasikan sekarang.
Hingga saat ini pembentukan joint venture tersebut sudah disetujui dalam RUPS LB PT. MRT Jakarta dan Tubagus mengatakan pihaknya masih menunggu proses permintaan persetujuan di internal BUMD yang lain.
"Jadi MRT tidak bisa cuma MRT sendiri kalau sudah di perusahaan patungan itu. Skema integrasi pun menunggu setelah joint venture tersebut terbentuk," kata Tubagus.
Kedepannya pada Maret 2019 MRT bakal memiliki sistem kartu pembayaran sendiri yang dinamai Jelajah. Kartu perbankan yang selama ini dikenal publik pun juga bisa digunakan untuk MRT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
