Bisnis.com, JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dana langsung kepada masyarakat dalam rangka penataan kampung. Hal tersebut dimungkinan oleh Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam pasal 47 ayat 3 dan 4 dimungkinkan ormas maupun kelompok masyarakat untuk melaksakan pengadaan barang/jasa di bawah pengawasan tim pengawas.
"Perpres membolehkan pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan pembangunan ini kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas," kata Anies, Jumat (1/2/2019).
Melalui Perpres tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta diperbolehkan untuk memberikan APBD kepada masyarakat dan masyarakat pun nantinya yang mengerjakan sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tujuannya adalah membuat program-program pemerintah yang sifatnya sangat grass root itu dikerjakan oleh grass root sendiri, supaya rasa kepemilikannya tinggi," tutur Anies.
Anies pun tidak khawatir apabila penataan tersebut tidak berjalan karena inkompetensi dari masyarakat yang mengelola dan menurutnya masyarakat pasti memiliki kompetensi atas penataan kampungnya sendiri.
Melalui swakelola ini juga belanja pegawai juga dapat ditekan dan jauh lebih hemat apabila Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan pembangunan dengan bekerjasama dengan kontraktor.
Melalui program ini maka akan ada peran aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Anies pun meminta kepada dinas-dinas terkait untuk lebih mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dan tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi
"Saat bertemu dengan masyarakat, maka datang untuk belanja ide. Jangan bertemu masyarakat itu kecenderungan kita itu sosialisasi. Kalau belanja ide dari masyarakat itu solusinya aplikatif," kata Anies.
Akan tetapi, Anies pun menambahkan bahwa tidak semua keinginan-keinginan masyarakat bisa diakomodasi.
Di lain pihak, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto pun mengatakan rencana pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak bertentangan rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis kawasan melalui peningkatan koefisien lantai bangunan (KLB).
Sebelumnya, Anies mengatakan RTRW yang sedang disusun oleh pihaknya memungkinkan adanya urban renewal yang tidak hanya melibatkan Pemprov DKI Jakarta tetapi juga pihak swasta.
"Jadi ke depan RTRW kita berorientasi pada perencanaan kawasan. Perizinan juga orientasinya kawasan dan bukan persil karena selama ini yang kita lakukan berorientasi persil," kata Anies, Rabu (30/1/2019).
Anies menyoroti tidak meratanya tinggi bangunan di suatu kawasan karena selama ini perencanaan ditentukan per persil.
Hal ini mengakibatkan koefisien lantai bangunan (KLB) untuk area-area di pinggir jalan raya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan area yang jauh dari jalan raya.
Dengan meratanya KLB di suatu kawasan melalui RTRW baru maka investasi dari pihak swasta akan tersebar dan tidak terpusat di wilayah yang dekat dengan jalan raya saja.
"Jadi kalau kemarin kita lihat DKI Jakarta ini luas sekali bangunannya ada dimana-mana tapi pendek semua, sementara DKI Jakarta harus naik keatas," tutur Anies.
Menurut Kelik, rusun-rusun yang sedang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta tidak akan menghilangkan aspek kampung yang dimiliki oleh pemukiman.
"Kami menyediakan ruang-ruang interaksi dan RPTRA lengkap dengan sarana prasarana di lantai dasar," tutur Kelik, Jumat (1/2/2019).
RTRW yang sedang dirancang hingga hari ini pun juga akan mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat melalui forum di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) dan tidak semua masyarakat dituntut untuk berpindah dari rumah tapak ke rusun.
