Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI : Divestasi Saham Bir PT Delta Djakarta Masih Perlu Dikaji

Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki pengalaman atas dinamika di pasar saham sehingga pihaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan divestasi agar harga yang diperoleh dari penjualan saham tersebut bisa tinggi.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 05 Maret 2019  |  19:59 WIB
 Produk PT Delta Djakarta Tbk - bisnis.com
Produk PT Delta Djakarta Tbk - bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati menerangkan Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan berbagai kajian sebelum melakukan divestasi atas PT Delta Djakarta Tbk.

"Ada kajian teknis dan kajian hukum yang harus kita lewati dan itu sudah berproses semua," kata Sri, Selasa (5/3/2019).

Sekretaris Badan Pembinaan BUMD (BP-BUMD) DKI Jakarta Riyadi pun menerangkan bahwa berdasarkan PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pengalihan aset dengan nilai lebih dari Rp5 milliar oleh Pemprov DKI Jakarta memerlukan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, akan lebih mudah untuk menjual saham PT Delta Djakarta Tbk. apabila perusahaan tersebut belum terdaftar sebagai perusahaan terbuka.

"Jangan sampai kita menjualnya tidak benar dari sisi hukum dan harus patuh dengan aturan main di Bursa Efek Indonesia [BEI] serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)," kata Riyadi.

Riyadi pun mengatakan pihak Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki pengalaman atas dinamika di pasar saham sehingga pihaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan divestasi agar harga yang diperoleh dari penjualan saham tersebut bisa tinggi.

Namun, Riyadi tidak dapat memastikan kapan Pemprov DKI Jakarta bakal melepas saham yang dimilikinya tersebut.

"Mudah-mudahan dapat harga yang bagus sehingga memberikan kemanfaatan bagi Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat," tutur Riyadi.

Adapun penjualan saham ini tidak terikat dengan pertimbangan untung rugi serta perhitungan potensi dividen, akan tetapi kepemilikan Pemprov DKI Jakarta atas perusahaan bir justru kontradiktif dengan misi Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25% atau 186,8 juta lembar saham dari perusahaan bir dengan kode saham DLTA tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI delta djakarta
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top