Bisnis.com, JAKARTA–Anggota dewan DPRD DKI Jakarta buka suara terkait dengan penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta dalam masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu mengantisipasi tiga jenis banjir yang terjadi DKI Jakarta.
Ketiga jenis banjir tersebut antara lain banjir karena air kiriman, banjir karena hujan lokal, dan banjir yang disebabkan oleh naiknya air laut di wilayah utara DKI Jakarta.
Untuk mengentaskan permasalahan banjir dan terutama banjir akibat air kiriman dari hulu Sungai Ciliwung, bagaimanapun normalisasi sungai harus tetap dilanjutkan.
"Konsep penanganan banjir selama 2 tahun tidak jelas, kan kita sampai hari ini kita katakan sampai hari ini kita masih berkutat pada soal normalisasi atau naturalisasi, sehingga actionnya enggak ada," kata Gembong, Kamis (2/5/2019).
Seperti diketahui, program normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) masih terkendala oleh pembebasan lahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Gembong, pembebasan lahan tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta karena Anies terganjal oleh janji kampanye pada Pilkada 2017 yang menyatakan keengganan untuk menggusur.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan bahwa Anies seharusnya melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Ahok dan mengoreksi kekurangan-kekurangan dari kebijakan Ahok dalam menyelesaikan masalah banjir, bukan mengganti sepenuhnya konsep penanganan banjir dari normalisasi ke naturalisasi
Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif mengatakan apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah berjalan dengan baik.
Menurut Syarif, masyarakat harus sabar menunggu implementasi penanganan banjir yang diusung oleh Anies.
Menurutnya, salah satu program penanganan banjir yang diusung Anies yaitu drainase vertikal memerlukan waktu untuk bisa mengatasi banjir dengan maksimal.
"Drainase vertikal itukan bagian dari yang dikoreksi Pak Anies. Di dalam konsepsi Pak Ahok kan enggak ada drainase vertikal, itu yang dikoreksi. Jadi daya tampung air hujan ke tanah itu coba diatasi dengan konsep drainase vertikal masuk pada resapan, waduk-waduk dan pompa terus dilanjutkan," kata Syarif, Kamis (2/5/2019).
Seperti diketahui, terjadi banjir di DKI Jakarta pada 26-28 April 2019 di wilayah selatan DKI Jakarta.
Dalam rangka menangani banjir, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebelumnya menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyiagakan pompa sebelum air di sungai meninggi.
"Saya orang tambang. Teori tambang ngidupin pompanya telat, udah terlalu tinggi [airnya] bisa nggak keburu. Saya kira mungkin tergenang itu karena ada pompa yang telat, saya enggak tahu," kata Ahok, Selasa (30/4/2019).
Berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan pompa yang dimiliki oleh Dinas SDA DKI Jakarta sudah cukup untuk mengatasi banjir.
Di lain pihak, Anies mengatakan wilayah yang pada tanggal 26-28 April 2019 terdampak banjir merupakan wilayah-wilayah yang masih minim pompa.
Lebih lanjut, pompa-pompa yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta mayoritas ditempatkan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, sedangkan banjir yang terjadi minggu lalu terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
"Yang minggu lalu itu terjadi Anda lihat, Jatinegara, sekitar Kampung Pulo, sekitar Klender. Itu semua masih di wilayah-wilayah timur dan selatan," kata Anies, Kamis (2/5/2019).
