Anies Pamer Prestasi, Ketua DPRD: Masih Banyak yang ABS

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi pembangunan di Jakarta yang menurutnya sudah membaik.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 22 Juni 2019  |  16:47 WIB
Anies Pamer Prestasi, Ketua DPRD: Masih Banyak yang ABS
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) berfoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (ketiga kiri), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Ichwan Zayadi (kedua kanan), Mohamad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kanan) dan Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan (kiri) saat rapat Paripurna Istimewa di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019). - ANTARA / Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA–Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi pembangunan di Jakarta yang menurutnya sudah membaik.

Dirinya juga mengapresiasi komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang menurutnya juga sudah cukup baik.

Meski demikian, Prasetio yang akrab disapa Pras menyoroti masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih ABS atau asal bapak senang dalam mengerjakan kebijakan dan pembangunan.

"Di pembahasan APBD perubahan nanti saya akan menyikapi ada beberapa SKPD, saya akan sikapi," janji Pras, Sabtu (22/6/2019).

Menurutnya, 20% dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih ABS.

Lebih lanjut, Pras mengatakan masih banyak SKPD yang masih belum maksimal dalam menyerap anggaran yang telah digelontorkan.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memamerkan prestasi Pemprov DKI Jakarta antara lain dipertahankannya opini wajar tanpa prestasi (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta 2018.

Pras menekankan agar Pemprov DKI Jakarta tetap memaksimalkan serapan anggaran meski berhasil mendapatkan WTP. "Jangan dapat WTP tiba-tiba [serapannya] jatuh lagi," tandasnya.

Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta 2019 adalah sebesar Rp89,08 triliun. Rp80,9 triliun dianggarkan untuk belanja langsung dan tidak langsung, sedangkan Rp8,18 triliun dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD dan pemberian pinjaman daerah.

Dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp80,9 triliun tersebut, baru 28,14% atau Rp22,77 triliun yang sudah terserap. Adapun SKPD yang serapannya tergolong rendah antara lain Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jakarta, anies baswedan, dprd dki, hut dki jakarta

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top