Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PSI: Pemilihan Wagub DKI Jakarta harus Transparan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tidak demokratis dan bergantung sepenuhnya pada elit politik.
Ketua DPW PSI Jakarta Michael V Sianipar, Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest, Wakil Sekretaris PSI Jakarta Elva F Qolbina/Bisnis-Aziz R
Ketua DPW PSI Jakarta Michael V Sianipar, Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest, Wakil Sekretaris PSI Jakarta Elva F Qolbina/Bisnis-Aziz R

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tidak demokratis dan bergantung sepenuhnya pada elit politik.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta sekaligus Juru Bicara PSI Rian Ernest menyarankan adanya mekanisme pengenalan pribadi dan pemaparan kapasitas calon wagub tersebut kepada publik.

"Kita dari kemarin hanya tahu nama-nama calonnya saja. PSI pun tahu koridornya bahwa wagub ini hak dari partai pengusung pak Anies dan pak Sandi. Tapi kami minta tolong buat ini transparan, untuk 10 juta warga DKI Jakarta," ujar Rian di kantor DPP PSI, Kamis (4/6/2019).

Seperti diketahui, kedua nama calon wagub yang terungkap, yakni Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat sekaligus mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Oleh sebab itu, menurut Rian, hal kecil seperti pemaparan satu arah lewat siaran langsung, atau debat terbuka sudah cukup memuaskan warga. Sebab, bisa mengetahui seperti apa arah kebijakan, kualitas, gagasan kandidat, serta bagaimana komitmen mereka pada pancasila, toleransi dan pemberantasan korupsi.

Tinggal nanti kembali lagi ke bagaimana mekanisme tiap partai politik di DPRD sebagai penentu, punya mekanisme tersendiri menampung aspirasi masyarakat. Terlebih, DPRD hingga kini masih berkutat dengab draf tata tertib (tatib) pemilihan wagub tersebut.

"Saya pikir dimulai dari partai pengusung dulu [menyetujui adanya transparansi]. Begitu sudah jelas paparannya, kita ingin DPRD membuat tatib yang jelas. Supaya jangan sampai keputusan itu dilakukan di luar DPRD, sarat akan kepentingann, tiba-tiba sudah terpilih saja," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper