Proyek Pemprov DKI Bertambah, Jakpro Terapkan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) meningkatkan sistem manajemen pemerintahan, risiko, dan kepatuhan
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 10 Juli 2019  |  09:47 WIB
Proyek Pemprov DKI Bertambah, Jakpro Terapkan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (dari kiri) bersama Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto, dan Budayawan Salim Said mengamati maket revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), di Jakarta, Rabu (3/7/2019). - Bisnis/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) meningkatkan sistem manajemen pemerintahan, risiko, dan kepatuhan (governace, risk, and complience/GRC) terintegrasi di tubuh perusahaan.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan latar belakang penerapan GRC, antara lain meningkatnya proyek penugasan dari Pemprov DKI, bertambahnya kerja strategis tingkat internasional dan lintas industri, dan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders).

"Kebutuhan GRC sangat penting untuk perbaikan sistem, risk management, dan complience perusahaan. Ini kan standar yang harus diterapkan agar perusahaan lebih baik. Alhamdulillah, ada penugasan [dari Pemprov DKI]," katanya di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Dia mengatakan pembangunan fondasi & infrastruktur GRC di Jakpro dan lima anak usaha (subsidiary governance) yang terintegrasi.

Hal tersebut termasuk code of conduct, board manual, beberapa kebijakan, kerangka kerja manajemen risiko, prosedur dasar tentang kepatuhan, rekomendasi penambahan posisi, serta seri pelatihan GRC di Jakpro dan anak usaha.

Jakpro bahkan menyiapkan peta jalan atau road map penerapan sistem manajemen tersebut untuk beberapa tahun ke depan.

Tahap pertama pada 2019, Dwi akan melaksanakan penyusunan road map GRC dan pelatihan kompensi. Program tersebut dilanjutkan dengan pengintegrasian sistem perusahaan pada 2020-2021.

"Kami berharap 2020 sistem GRC sudah mulai jalan dengan rapi. Jakpro bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance," jelasnya.

Selain GRC, Dwi menuturkan Jakpro juga menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) terbaru.

Tujuan diterapkannya sistem ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemangku kepentingan, serta menyediakan mekanisme deteksi dini agar pelanggaran dapat segera ditangani sebelum meluas kepada publik dan menimbulkan kerugian.

Jakpro menggandeng Delloite untuk menerapkan sistem pelaporan internal. Analis Deloitte memberikan feedback kepada pelapor berdasarkan tanggapan dari Jakpro pada aplikasi Deloitte Halo.

"Analis juga mempersiapkan laporan dugaan dan membuat rekomendasi untuk menindaklanjuti laporan yang masuk," ungkapnya.

Direktur Keuangan Jakpro Yuliantina Wangsawiguna mengatakan penerapan GRC dapat membuat performa Jakpro sebagai perusahaan daerah lebih prima.

Apalagi, Jakpro menerima berbagai penugasan untuk pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dari Pemprov DKI. Beberapa proyek penugasan yang sudah dijalankan a.l. pembangunan arena Asian Games seperti Velodrome, Equestrian, dan LRT Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah menugaskan Jakpro untuk membangun Stadion Taman BMW, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), dan pengolahan sampah terpadu (ITF).

"Jakpro selama ini kurang fit. Makanya tanda tangan pakta integritas dan road map GRC dapat menguatkan Jakpro dan anak usaha," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jakarta propertindo

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top