Bisnis.com, JAKARTA — Berawal dari kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta ke Kota Surabaya, perbaikan pengelolaan sampah DKI Jakarta kini jadi sorotan bersama.
Dalam kunjungan kerja tersebut DPRD disambut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menjelaskan pengelolaan sampah di Surabaya.
Sementara anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menekankan langkah pemerintah DKI terkait pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter dan tempat pembuangan sampah terpadu (TSPT) Bantargebang yang diprediksi penuh pada 2021.
Menanggapi pertemuan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggenjot percepatan eksekusi pengelolaan sampah lewat ITF dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang berdiri di sisi timur TPST Bantargebang.
Anies justru mengungkap permasalahan ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sejak gubernur-gubernur sebelumnya. Karenanya, Anies meminta semua pihak sabar menanti perubahan ini. Bukan justru menyerang pemprov dengan permasalahan yang telah ada sebelumnya.
"Kita sekarang malah sedang menyiapkan perubahan, persis. Karena kita merasa pengolahan sampah di Jakarta selama ini belum baik dan itulah kenyataan yang saya terima sebagai fakta. Sebagai gubernur yang bertugas, saya akan melakukan perubahan dan road map-nya sedang disiapkan. Begitu road map-nya selesai, dijalankan," ungkap Anies, Rabu (31/7/2019).
Baca Juga
Bukan Menyerang, Tapi Belajar
Dengan nada bergurau, Bestari membantah bahwa dirinya bermaksud menyerang Anies lewat pernyataan-pernyataannya dalam kunjungan tersebut.
Bestari menegaskan dirinya hanya ingin masalah sampah cepat rampung, bahkan bila perlu dirinya akan mendaftar menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) guna mengatasi sampah di Jakarta ini.
"Ya, kita kan mempelajari hal-hal penting dan perlu yang dibutuhkan untuk merampungkan Perda. Itu aja. Jangan diadu-adu terus," ujar Bestari sembari bergurau.
Dalam pertemuan tersebut, Bestari mengungkap bahwa DKI Jakarta memang perlu belajar dari Surabaya terkait perda, utamanya soal tipping fee.
"Kita belum ada perda mengenai tipping fee. Nah, mereka sudah ada. Mereka ada bayar 178 ribu berapa gitu, tapi ada hitung-hitungan yang dibuat para ahli. Jadi, belum tentu bisa sama dengan DKI. Karena apa? Ada jarak, kemudian ada harga satuan setempat, dan sebagainya," jelas Bestari.
Selain itu, Bestari menekankan rencana pengelolaan sampah dari pemprov DKI Jakarta seharusnya lebih dipercepat lagi. Mengingat sampah di DKI Jakarta kan satu hari mencapai 7.500 ton.
"Nah, 7.500 ton ini kan perlu tempat yang luas. Kalau kita sudah punya satu ITF itu hanya menampung 2.200 ton, maka kurangnya itu dibutuhkan empat. Nah, Jakarta baru mau akan satu. Itu kan katanya selesainya 2022. Padahal 2022 itu kemungkinan yang namanya Bantargebang sudah ditutup. Lantas sisa yang 5.500 ton itu ke mana ya? Gitu loh," tegasnya.
Tiga Langkah Pemprov
Sementara itu, Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan secara teknis bahwa pemprov DKI Jakarta telah merumuskan tiga langkah untuk mengatasi masalah ini.
"Jadi, memang kita sedang berupaya. Ada namanya kegiatan strategis daerah (KSD) gubernur untuk Dinas LH, khususnya masalah pengelolaan sampah itu ada tiga. Satu adalah pengurangan sampah di sumber, yang kedua adalah optimalisasi TPST Bantargebang, dan yang ketiga adalah pembangunan ITF. Itu semua adalah untuk mengantisipasi penuhnya TPST Bantargebang," ungkap Asep.
Menurut Asep masih ada waktu dua tahun untuk berusaha memperpanjang umur ekonomis Bantargebang sampai ITF terbangun. Masyarakat bisa membantu pemprov dengan mengurangi sampah plastik dan mulai rutin melakukan pemilahan sampah.
Harapannya, sampah yang masuk ke Bantargebang tak lagi mencapai 7.500 ton per hari. ITF Sunter pun nantinya terbantu, karena sampah yang bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi listrik sudah dipilah sendiri oleh masyarakat dari sumbernya.
"Plastik-plastik yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri daur ulang itu tidak bisa dimanfaatkan karena plastik kita tuh kecampur dengan makanan, air, macam-macam. Akhirnya nilai ekonomis dari plastik itu menjadi tidak ada. Akhirnya industri daur ulang plastik mau tidak mau impor sampah dari luar. Coba aja warga Indonesia, khususnya Jakarta, mau pilah sampah, pasti bisa berkembang industri daur ulang kita," ujar Asep.
Pemprov DKI Jakarta pun telah membuat target membangun beberapa ITF lainnya di luar ITF Sunter. Rencananya berada di Cilincing, Cengkareng, dan wilayah selatan Jakarta.
