Bisnis.com, JAKARTA - Pada 9 Agustus 2018, Sandiaga Uno meninggalkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tepat satu tahun, Sandi memeluk Anies untuk berpamitan karena akan diusung sebagai Calon Wakil Presiden RI bersama Prabowo Subianto.
Sayang, dewi fortuna tak berpihak kepada Sandi. Dia dan Prabowo harus mengakui kekalahan dari pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah kehilangan posisi DKI 2, Bos Saratoga tersebut juga gagal berkantor di Medan Merdeka Utara.
Imbasnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memimpin Ibu Kota "sebatang kara" selama setahun terakhir. Ketika ditanya pewarta media soal hal tersebut, Anies mengaku kaget dan tak menyangka.
"Hah setahun ya? [Saya] anniversary jomblo dong ya?" ujar Anies sambil tertawa, Jumat (9/8/2019).
Anies mengatakan dirinya tidak mengeluh meski DPRD DKI belum juga memilih pengganti Sandi. Salah satu solusi yang dia lakukan yaitu menjalani tugas dengan rileks dan ikhlas.
Dia juga meminta agar DPRD DKI segera menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Gubernur DKI. Anies juga tak ambil pusing dengan pernyataan dan komentar pihak-pihak soal kinerjanya dan drama Wagub Jakarta.
"Jadi prinsip saya dari dulu sama. Di puji tidak terbang dicaci tidak timbang. Jadi kalau dipuji jangan kemudian menjadi besar kepala, kalau dicaci juga rileks aja," ucap Anies.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik meminta semua pihak bersabar lantaran molornya waktu Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies Baswedan seperti tak terlalu memusingkan orang yang akan mengisi jabatan sebagai wakilnya di Balai Kota DKI.
"Ini yang ribut soal Wagub itu media dan wartawan. Pak Anies senyum-senyum aja enggak ada Wagub. Senyum terus ya kan?" kata Taufik, Selasa (23/7/2019).
Dia mengatakan bahwa Anies tak terlalu mempermasalahkan polemik Wagub DKI yang terjadi di DPRD DKI saat ini. Anies, kata Taufik, bahkan cenderung lebih tenang dalam bekerja ketika tak ada yang mendampingi.
"Pak Anies kerja dengan senyum enggak ada wakilnya pak Anies tenang-tenang saja. Temen temen saja yang tiap hari ngojok-ngojok Pak Anies. Sabar saja," jelas dia.
Seperti diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Undang-undang No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2016.
Pasal 176 ayat satu beleid tersebut menyebutkan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
Selanjutnya, pasal 176 ayat dua dalam UU tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua orang calon wakil gubernur. Aturan tersebut menggantikan UU 8/2015 yang berlaku sebelumnya.
DPRD DKI masih menyelesaikan tata tertib untuk rapat paripurna pemilihan Wagub 22 Juli 2019 mendatang. Agung Yulianto atau Ahmad Syaikhu merupakan dua kader PKS yang diusulkan untuk dipilih oleh anggota dewan untuk menjadi cawagub DKI.
