Siap Bangun Rumah DP Nol, Pengembang Harap Pemprov DKI Sediakan Lahan

Pengembang mengharapkan skema yang lebih kreatif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja sama pengadaan unit program Solusi Rumah Warga (Samawa) atau Rumah DP Nol Rupiah.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 09 September 2019  |  11:54 WIB
Siap Bangun Rumah DP Nol, Pengembang Harap Pemprov DKI Sediakan Lahan
Maket proyek rusun DP Nol Rupiah Nuansa Klapa Village - doc humas Sarana Jaya

Bisnis. com, JAKARTA — Pengembang mengharapkan skema yang lebih kreatif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja sama pengadaan unit program Solusi Rumah Warga (Samawa) atau Rumah DP Nol Rupiah.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap semakin banyak developer, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertarik bekerja sama menyediakan Rumah Samawa.

Hal ini demi mengejar target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yakni 218.214 unit melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), di samping 14.000 unit oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengapresiasi eksekusi yang terbilang baik dari program ini, yang terbukti lewat keberhasilan peresmian 780 unit Rumah Samawa Nuansa Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (31/8/2019).

Misalnya, terkait seleksi yang lebih ketat dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Menurut Totok, ini hal positif, untuk mengimbangi permintaan perumahan yang tinggi di Jakarta.

Sebelumnya, Anies sendiri menjamin bahwa pihaknya tak akan mengizinkan Rumah DP Nol Rupiah bebrrapa unitnya dimiliki oleh segelintir orang, hanya dimiliki untuk investasi, atau hanya digunakan sebentar untuk dijual lagi, seperti beberapa kasus di program Rumah Subsidi tingkat pemerintah pusat.

Selain itu, Anies menjamin bahwa pemohon terpilih dalam program ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tetap mampu membayar cicilan. Oleh sebab itu, developer pasti diuntungkan, sebab prospek pembiayaannya jelas.

Namun, menurut Totok, yang ditawarkan Anies belum cukup mampu mendorong para developer ikut membangun Rumah Samawa DP Nol Rupiah. Terutama, terkait penyediaan lahan, sebab dengan harga lahan yang sudah mahal, developer pasti mengincar pasar menengah ke atas.

"Kalau kita, menyambut baik pengawasan yang ketat dari pemprov agar masyarakat yang dapat rumah tepat sasaran, kan. Kami dari REI pasti siap saja kalau diminta bekerjasama, asalkan tanahnya dari pemprov, kita tinggal membangun supaya dari segi bisnis tetap masuk," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (8/9/2019).

Oleh sebab itu, Totok berharap pihak pemprov menggelar diskusi dengan para pengembang, demi menelurkan skema-skema penyediaan suply perumahan yang lebih beragam. Menurutnya, developer swasta mesti diperlakukan berbeda dari developer BUMD yang mendapat dukungan modal dari pemerintah.

Terlebih, dua pembangunan yang dilakukan oleh BUMD, yakni di Rorotan Jakarta Utara oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Cilangkap, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya, baru bisa terwujud pada 2022 dan 2021.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto pun mengungkapkan hal yang sama kepada Bisnis. Wendy menyarankan pemprov mengumpulkan pengembang-pengembang yang masih memiliki hutang pada pemprov, terkait kewajiban membangun rusun seluas 20 persen dari luas lahan komersial yang dibangunnya.

Menurut Wendy, pemprov bisa membentuk tim khusus untuk mengumpulkan para pengembang swasta, kemudian meminta mereka bekerja sama membangun di atas lahan yang telah dipersiapkan pemprov.

"Karena kalau mereka melunasinya dengan membangun sendiri-sendiri, nanti tidak akan efektif. Waktu pembangunannya juga tidak bisa diprediksi untuk memenuhi target unit program [Rumah DP Nol Rupiah] ini per tahunnya," ungkap Wendy kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Kepala Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dzikran Kurniawan menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembiayaan Perumahan masih menggodok skema terbaik untuk masing-masing developer.

"Saat ini masih dalam pembahasan detail dan teknisnya. Termasuk kerja sama developer, Bank DKI dan pemprov. Kami sekarang masih fokus untuk mengurus pendaftaran masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, yang bisa ikut program ini," ungkap Dzikran kepada Bisnis, Senin (9/9/2019).


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rumah, anies baswedan, bumd dki

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top