BI DKI Jakarta Dorong Jak Lingko Gandeng Perbankan Usung EFC

Integrasi tiket dan tarif antarmoda transportasi publik di Jakarta sebagai bagian program Jak Lingko, menuntut pembentukan holding company di antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) operator transportasi untuk menyelenggarakan electronic fare collection (EFC).
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 11 September 2019  |  12:42 WIB
BI DKI Jakarta Dorong Jak Lingko Gandeng Perbankan Usung EFC
Kartu uang elektronik Jak Lingko - Bisnis/Aziz R

Bisnis.com, JAKARTA — Integrasi tiket dan tarif antarmoda transportasi publik di Jakarta sebagai bagian program Jak Lingko menuntut pembentukan holding company di antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) operator transportasi untuk menyelenggarakan electronic fare collection (EFC).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo, secara umum mendukung rencana ini sebagai bagian dari proses bisnis pembentukan back office program Jak Lingko.

"Program Jak Lingko stage satu memang integrasi Transjakarta dengan bis kecil, medium, bis besar. Stage ke dua Transjakarta dengan MRT dan LRT," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (11/9/2019).

Namun, Bank Indonesia DKI Jakarta mendorong agar kebijakan ini berjalan inklusif. Alat pembayaran yang digunakan mesti melibatkan dan mengakomodir seluruh kartu uang elektronik yang sudah diterbitkan perbankan lain, atau mendorong perbankan ikut menjadi penerbit kartu Jak Lingko.

"Sehingga menjamin azas transparansi, interoperabilitas, dan interkonektivitas. Karena pembentukan EFC nantinya bermanfaat untuk pemantauan data dan aktivitas penumpang, proses rekonsiliasi dan settlement, customer relation management, dan dashboard informasi laporan," tambahnya.

"Bank Indonesia terus mendorong agar semakin banyak bank yang terlibat dalam program integrasi antarmoda ini, ujicoba telah beberapa kali dilakukan dan saat ini sedang tahap penjajakan pembuatan perjanjian kerja sama," tutupnya.

Seperti diketahui, rencana holding antara BUMD milik pemprov telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022, di mana seluruh BUMD akan dikelompokkan berdasarkan klasternya.

Selain itu, beleid Strategi Jakarta Berketahanan yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Agustus 2019 pun mendorong hal serupa.

Di mana salah satu kegiatan manajemen transportasi selaku Pilar Terhubung, akan mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik beserta kelembagaannya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan hal tersebut. Syafrin menjelaskan, holding BUMD operator transportasi inilah yang akan bertanggung jawab melaksanakan integrasi tiket dengan EFC.

Namun, Syafrin mengakui bahwa fokus Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat, masih berada di tataran integrasi antara Transjakarta dan angkutan reguler. Integrasi terhadap Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) masih dalam tahap pembahasan.

"Pasti akan mengarah ke sana. Sekali tap [kartu pembayaran] bisa berlanjut ke semua moda transportasi. Tapi kita masih fokus yang [angkutan] kecil-kecil dulu, nih, karena ini kan masih banyak yang perlu dibenahi," ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (6/9/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
transjakarta, Pemprov DKI

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top