Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyisir Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.
Namun, Anies enggan memberitahu kepada publik terkait penyisiran anggaran yang dilakukan pada 23 Oktober 2019 silam. Anies mengklaim dia bukan orang yang gemar cari pangung.
"Ini ada puluhan ribu item [yang harus dicek manual]. Saya kerjakan satu-satu kemarin, cuma saya ini tidak berpanggung," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Bukan itu saja, Anies mengaku sudah mengetahui ada sejumlah keanehan saat menyisir anggaran dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dia mengaku kegiatan itu merupakan bentuk pengawasan atau review internal sehingga tidak perlu diumbar ke publik. Menurut Anies, memberitahu ke publik terkait keganjilan itu hanya akan menambah kegaduhan di masyarakat.
Anies bahkan menyinggung langkah Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yang identik dan kerap memarahi anak buah saat ditemukan anggaran yang ganjil. Anies mengaku tak ingin menjadi gubernur yang mencari sensasi dengan menyalahkan anak buah.
"Gubernurnya kelihatan keren sih, memarahi anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari, yang saya cari adalah begitu saya tahu masalahnya, ini harus dikoreksi," ungkapnya.
Seperti diketahui, anggaran pengadaan lem aibon tercantum dalam mata kegiatan dengan nomor 1.01.02.001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang diunggah oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengalokasikan anggaran untuk Belanja Alat Tulis Kantor, yaitu pembelian Lem Aibon untuk 37.500 orang dikali 12 bulan dengan harga satuan Rp184.000. Total anggaran untuk pembelian lem tercatat Rp82,8 miliar.