Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan di ibukota. Mereka juga mendukung penuh rencana-rencana urban regeneration yang digagas Gubernur Anies Baswedan.
Dukungan itu disampaikan Ketua IAP DKI Jakarta, Dhani Muttaqin usai terpilih kembali untuk periode kedua pada Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (8/11) seperti dikutip dari keterangan resminya.
Menurut dia, IAP memiliki cukup banyak ahli (expert) di bidang perencanaan kota yang siap diajak berkolaborasi dengan Pemprov DKI, tidak hanya di dalam tataran perencanaan, namun juga dalam program aksi nyata.
“IAP DKI menyambut baik harapan Pak Gubernur Anies untuk berkolaborasi dalam mencari solusi menyelesaikan masalah-masalah perkotaan di Jakarta. Tentu saja kami selalu siap, karena keahlian kami disitu,” tegas Dhani yang kini merupakan Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) itu.
Menurutnya, selama ini salah satu yang menjadi fokus dan inisiatif IAP DKI dalam mendukung Pemprov DKI adalah lewat program one planner one kecamatan (OP OK). Melalui program ini IAP DKI sudah menyiapkan satu perencana kota yang siap membantu perencanaan dan melakukan penataan kampung-kampung di setiap kecamatan.
Tetapi diakui Dhani, program itu tidak bisa jalan sendiri, karena IAP tidak memiliki otoritas dan kemampuan fiskal untuk merealisasikannya. Meski pun IAP memiliki banyak ahli-ahli dengan spesialisasi yang sangat komplit. Oleh karena itu, dia berharap keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk berkolaborasi aktif dengan masyarakat termasuk IAP DKI dalam perencanaan kota bisa segera mewujudkan program One Planner One Kecamatan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan saat membuka Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta mengatakan bahwa permasalahan perkotaan ke depan harus diselesaikan melalui pendekatan kolaborasi, dimana pemerintah kota berperan sebagai kolaborator, dan masyarakat sebagai co-creator. Pendekatan itu berbeda dengan yang saat ini dilakukan yakni pemerintah kota sebagai service provider dan fasilisator, sementara masyarakat hanya konsumen (partisipan). Interaksinya cukup hanya dengan sosialisasi.
“Dengan pendekatan dan interaksi kolaborasi, nantinya banyak rencana penyelesaian dilakukan bersama-sama antara pemerintah kota dan masyarakat. Nanti ketika kita menemukan masalah, maka kita libatkan publik untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi tidak jalan sendirian,” kata Anies.
Pola kolaborasi juga akan dilakukan dalam program-program penataan kampung. Anies berharap, dengan anggota ahli lebih dari 500 orang, IAP bisa menjadi mitra utama Pemprov DKI dalam upaya mencari penyelesaian masalah di Jakarta.
Selain itu, ke depan Pemprov DKI akan terus mendorong pembangunan yang berbasis transportasi massal yang terintegrasi. Dimana orientasi kotanya berpusat kepada simpul-simpul transit tersebut. UNtuk itu, pembangunan Jakarta harus berbasis tata ruang termasuk pula dalam pengembangan simpul transportasi massal-nya.
“Rencana public transport itu harus mencerminkan rencana tata ruang, jadi jangan dibalik. Oleh karena itu, kendalinya harus ada di Pemprov DKI. Ini bukan soal Jakarta mau ambil otoritas, tetapi bagaimana supaya perencanaannya jadi satu, sehingga kita tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Anies.
