Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Pasar Jaya Arif Nasrudin mengatakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta Selatan sudah memasuki tahap finalisasi.
Meski demikian, dia memastikan rusunawa di Pasar Rumput dapat dihuni oleh masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dalam waktu dekat.
"Tarif [sewa] Pasar Rumput range-nya Rp800.000-Rp1,3 juta per bulan. Soal tarif ini masih dibahas dengan Dinas Perumahan Rakyat DKI," ujarnya di Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Dia mengatakan rusunawa di atas Pasar Rumput dibangun menggunakan dana APBD, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencananya, rusunawa Pasar Rumput akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Terkait kriteria penghuni, Arief mengatakan akan bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat DKI untuk menetapkan siapa yang berhak menghuni rusunawa yang dibangun di atas pasar tradisional milik Pasar Jaya tersebut.
"Siapa yang akhirnya akan menghuni [rusunawa Pasar Rumput] akan diseleksi oleh Dinas Perumahan Rakyat. Jika sudah diakomodasi, baru akan kami akan membuka potensi kerja sama dengan mitra," jelasnya.
Arief menambahkan Pasar Jaya saat ini masih memproses penerbitan setifikat layak fungsi (SLF) oleh Pemprov DKI. PT Waskita Karya Tbk. sebagai kontraktor rusunawa Pasar Rumput, akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait penyeraahan aset dari pusat ke daerah.
Lebih lanjut, dia mengatakan kontraktor saat ini juga sedang membangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang akan ditempatkan di sekitar rusunawa.
"BAST [berita acara serah terima] sudah dilakukan, tinggal finalisasi saja. Power Supply juga disiapkan untuk mendukung operasional," ungkapnya.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR sudah membangun dua menara rusunawa yang masing-masing setinggi 25 lantai atau setara dengan 1.984 unit dengan tipe luas 36 m2 di Pasar Rumput. Proyek tersebut akan menjadi acuan program rusun terpadu pasar di DKI Jakarta. Nantinya, rusunawa di atas pasar tradisional tersebut akan digunakan untuk merelokasi warga yang terdampak proyek normalisasi kali dan sungai.
