Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Anggaran Kredit Rumah DP Nol Dipangkas, Pemprov DKI Siapkan Skema Lebih Kreatif

Pihak eksekutif dan legislatif menyepakati anggaran peminjaman daerah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) terkait dengan program Rumah DP Nol Rupiah hanya Rp500 miliar.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 28 November 2019  |  18:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada awak media di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/11/2019). - Antara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada awak media di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/11/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak eksekutif dan legislatif menyepakati anggaran peminjaman daerah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) terkait dengan program Rumah DP Nol Rupiah hanya Rp500 miliar.

Seperti diketahui, hal ini tertuang dalam rincian kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta, yang telah mengetok palu Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87,9 Triliun.

Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan memotong pengajuan anggaran FPPR yang tadinya Rp2 triliun, dan sempat mengalami penurunan Rp1 triliun, akhirnya dalam rapat finalisasi menjadi setengahnya lagi atau hanya Rp500 miliar.

Dalam hal ini, Pras mempertimbangkan pendapat beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai penyediaan perumahan pada tahun depan harusnya menyasar kalangan menengah bawah lewat penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

DPRD DKI Jakarta berpendapat Rumah DP Nol Rupiah baru bisa menyasar kalangan menengah, yakni masyarakat dengan pendapatan di kisaran Rp7 juta. Oleh sebab itu, pemotongan anggaran ini diharapkan akan memacu penyediaan Rusunawa daripada Rumah Susun Hak Milik (Rusunami) Rumah DP Nol Rupiah.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan tetap mengupayakan beberapa program-program prioritas, salah satunya Rumah DP Nol Rupiah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

"Kita lihat nanti [pembahasan R-APBD], kita ingin pastikan pokoknya semua kegiatan strategis itu aman dan dana itu menyangkut kepentingan umum yang sangat besar sekali," ungkapnya, Kamis (28/11/2019).

Kepala Unit Fasilitas Pemilikkan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya pemotongan ini, maka pihaknya alan mencari jalan keluar lewat skema pendanaan yang lebih kreatif.

"Jadi kalau sebelumnya rencana memberikan [pinjaman uang muka Rumah DP Nol Rupiah] dari kita 100 persen untuk kebutuhan perumahan masyarakat, maka kalau nanti kebutuhannya banyak, dana Rp500 miliar ini bisa kita blend dengan pihak perbankan nanti, atau pihak-pihak lainnya," ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (28/11/2019).

Oleh sebab itu, Dzikran menekankan agar masyarakat tetap percaya dan tetap mendaftar program Rumah DP Nol Rupiah. Sementara untuk pengembang swasta, Dzikran berharap kerja sama pembangunan terus berjalan, sebab banyak skema pendanaan yang masih bisa digunakan.

"Intinya Rp500 miliar ini akan kita optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif, masyarakat yang kira-kira mampu silahkan mendaftar, kita akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada. Karena ini kan masalah skenario finansial jangka pendek saja yang Rp500 miliar ini, jangka panjangnya nanti InsyaAllah bisa kita recover," tambahnya.

Dzikran menjelaskan bahwa masyarakat yang telah lolos Rumah DP Nol Rupiah atau yang telah menempati Romah Samawa Klapa Village, bisa terakomodir dengan anggaran kredit Rp500 miliar.

Nantinya, para penerima program eksisting akan diberikan skema kredit awal [DP ditanggung FPPR 100%] yang akan dicicil kembali oleh mereka. Sehingga anggaran Rp500 miliar ini tak akan langsung habis.

Harapannya, skema awal dari anggaran ini mampu merangsang para developer untuk mendorong realisasi target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yakni 218.214 unit melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan 14.000 unit oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Intinya tugas kita kan menyelesaikan problem hunian bagi masyarakat. Jadi, masyarakat tetap mendaftar saja, jangan khawatir walau ada isu pemotongan anggaran. Karena memang sudah tugas kita. Jangan khawatir karena pembangunan masih terus berjalan, swasta ikut menyediakan, dan berapa pun yang akan disediakan oleh swasta [pada tahun 2020] kita akan siapkan KPR-nya," ungkap Dzikran.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top