Siap Lepas Status Ibu Kota, Jakarta bakal Jadi Pusat Ekonomi Bisnis

Pemprov DKI Jakarta, siap melepas status ibu kota negara (IKN) ke propinsi lain, setelah tahun 2024, sesuai arahan dan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 04 Desember 2019  |  12:22 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta, siap melepas status ibu kota negara (IKN) ke propinsi lain, setelah tahun 2024, sesuai arahan dan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Wilayah Jakarta tetap akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Alasannya saat ini pertumbuhan ekonomi Jakarta sudah lebih tinggi dibandingkan daerah daerah lainnya. Tingkat Pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia Warga Jakarta dan daerah sekitarnya relative lebih maju dan lebih baik.

Ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis serta keberadaan Lembaga Pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan, Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Kolaborasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur (Jabodetabekjur) yang juga Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah (DRD Jakart), Eman Sulaeman Nasim, usai menjadi pembicara di acara Fokus Group Discussion (FGD) “Masa Depan Jakarta, Pasca 2024”, di Sekretariat DRD Jakarta.

“Berdasarkan hasil kajian DRD DKI, Jakarta sangat siap mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, melepas status Ibu Kota negara atau IKN. Di masa depan Jakarta dapat menjadi daerah yang mandiri, menjadi pusat bisnis, pusat jasa keuangan, pusat perdagangan dan pusat riset kreatif dan inovatif berskala internasional," papar Eman Sulaeman Nasim.

Dia menegaskan Jakarta bisa lebih maju dari pada Singapura asal dipersiapkan dari sekarang. Singapura punya infrastruktur yang baik tapi pangsa pasarnya sedikit. Jakarta selain memiliki infrastruktur, sudah dikenal masyarakat dunia, penduduknya saat ini mencapai 10, 5 juta jiwa di waktu malam. Dan di waktu siang mencapai 13 juta jiwa. Itu pasar yang luar biasa yang akan mendukung Jakarta menjadi salah satu pusat ekonomi dan bisnis serta riset dunia.

Eman menambahkan, meski saat ini infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan bisnis sudah tersedia, aparat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap harus terus menyediakan berbagai infrastruktur yang dirasa masih kurang sekaligus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mengarah dan mendukung Jakarta menjadi pusat bisnis, ekonomi dan riset di tingkat internasional.

Salah satunya adalah penyediaan Lembaga-lembaga Pendidikan tinggi dan vokasi dan melanjutkan pembangunan dan pengadaan angkutan massa tidak sebidang seperti MRT dan LRT yang dapat menghubungan selain wikayah Jakarta itu sendiri juga kantung kantung pemukiman di wilayah sekitarnya.

Selain itu, lanjutnya, Jakarta bisa menjadi pusat riset internasional, selain karena Jakarta sudah memiliki berbagai Lembaga penelitian seperti BPPT, dan LIPI Jakarta juga memiliki Lembaga penelitian Biomolucular/ Mikrobiologi Eijkman serta perguruan tinggi berkualitas bukan hanya di tingkat nasional juga internasional.

Sebut saja Universitas Indonesia atau UI yang berdasarkan hasil pemeringkatan Lembaga internasional menempati peringkat 200 besar perguruan tinggi terbaik dunia. Selain UI masih ada Lembaga Pendidikan tinggi swasta antara lain Universitas Bina Nusantara atau Binus yang jug amasuk perguruan tinggi terbaik dunia,” paparnya.

Dari segi kependudukan dan ketenagakerjaan, menurut hasil kajian yang dilakukan DRD DKI Jakarta, saat ini pengangguran di DKI Jakarta didominasi lulusan sekolah menengah khususnya sekolah menengah kejuruan. Dalam waktu empat tahun ke depan, sebelum status ibu kota negara pindah ke Kalimantan, sekaligus dalam rangka memproyeksikan Jakarta sebagai kota Jasa, sebaiknya pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi meningkatkan kuliatas lulusan SMK sekaligus lebih banyak mengarahkan di bidang jasa, seperti jasa pariwisata, tata boga, perhotelan, juga keuangan atau otomotif Sehingga lulusan mendukung pada keberadaan Jakarta sebagai kota jasa sekaligus bisa lebih banyak terserap di dunia kerja berkala internasional.

Sedangkan untuk bidang investasi, Pemerintah Provinsi harus mulai melakukan investasi di bidang teknologi yang ke depannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus membuat warga dan masyarakat senang membayar pajak dan pemasukan lainnya ke pemerintah provinsi Jakarta. Seperti investasi pengadaan alat dan teknologi di bidang keuangan dan perpajakan. Sehingga pajak pendapatan/ retribusi daerah dan pajak pelayanan di setiap hotel, dan restoran tidak lagi bersifat manual. Tapi berapa konsumen yang bayar ke setiap hotel dan restoran sudah otomatis masuk ke kas daerah.

"Demikian juga pajak/ restribusi di bidang parkir. Pembayaran lewat manual sudah harus ditinggalkan. Semua harus cashless. Pembayaran manual banyak ‘menguap’nya. Karena itu, pemerintah harus segera melakiukan investasi di bidang teknologi termasuk teknologi keuangan, retribusi atau perpajakan jika tidak ingin ada kebocoran di bidang pendapatan daerah,”Papar Eman Sulaeman Nasim.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jakarta

Editor : Mia Chitra Dinisari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top