Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI menyesuaikan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan jumlah anggota yang telah disepakati.
"Anggaran disesuaikan dengan jumlah anggota, kan jadi 50 orang. Sisa uang TGUPP itu diserahkan ke pos BTT [bantuan biaya tak terduga]," katanya seusai sidang paripurna pengesahan APBD DKI 2020, Rabu (11/12/2019).
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan eksekutif dan legislatif menyepakati pagu anggaran untuk TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam APBD 2020.
Karena anggotaan TGUPP telah dikurangi dari 67 menjadi 50, lanjutnya, maka penggunaan anggaran harus disesuaikan jumlah anggota yang sudah ditetapkan.
Dia juga meminta Pemprov DKI jujur untuk mengembalikan sisa dana yang tak terpakai dan tetap menggaji anggota TGUPP sesuai Surat Keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Kurang, kurang, kurang pokoknya. Enak aja. Tergantung dia mau ambil yang mana [anggota TGUPP yang diberhentikan]," jelasnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI dari Fraksi PKS Achmad Yani mempaparan lima catatan kepada Pemprov DKI, antara lain anggaran TGUPP, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga program normalisasi 13 sungai.
"Perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan tugas TGUPP agar lebih terukur dan tidak ada duplikasi dengan tupoksi satuan kerja perangkat daerah [SKPD]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
