Bisnis.com, JAKARTA — Adanya genangan pascahujan di ibu kota pada Selasa (17/12/2019) sore, tepatnya 19 titik di jalan dan 8 titik di pemukiman warga, menandakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak siap menghadapi musim curah hujan tinggi.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan hal tersebut. Menurutnya, terlepas dari derasnya hujan, hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase Jakarta masih buruk, belum optimal, dan tak mampu menampung luapan air di tingkat hujan sedang-deras.
"Ini merupakan banjir lokal yang diakibatkan buruknya sistem drainase kota, yang memang hanya sekitar 33 persen yang berfungsi baik saat ini," ujar Nirwono, Selasa (17/12/2019) malam.
Menurutnya, Pemprov harusnya bisa lebih serius memitigasi banjir akibat hujan yang telah terjadi. Terutama, mempersiapkan kondisi saluran air Jakarta agar diameternya diperlebar. Menurut Nirwono, harusnya ini sudah masif digenjot sebelum musim penghujan datang.
"Selain itu, saluran air masih banyak yang tersumbat lumpur, sampah, limbah, jaringan utilitas yang tumpang tindih, dan tidak terhubung dengan baik antarsaluran air. Kegiatan revitalisasi trotoar yang sedang gencar dilakukan Pemprov dki harus diikuti dengan rehabilitasi saluran air kota dan sekaligus penataan jaringan utilitas secara terpadu," tambahnya.
Nirwono mengapresiasi kesiapan petugas selama proses penyurutan genangan. Namun, menurutnya, ada beberapa langkah yang dinilainya tidak dilakukan dengan serius oleh Pemprov DKI.
Baca Juga
Di antaranya, pertama, penataan bantaran kali yang belum dilanjutkan lagi secara masif, karena sudah terhenti dua tahun dan tampak tidak ada pembenahan sungai.
"Pusat dan DKI harus segera menyepakati penataannya normalisasi atau naturalisasi atau justru kedua-duanya dipadukan secara harmonis, segera lakukan pembebasan lahan atau relokasi pemukiman warga, pelebaran badan sungai, dan utamakan di yang paling sering kebanjiran seperti di Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung,"
Kedua, optimalkan revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) agar cepat dikeruk, diperdalam, atau dilebarkan. Bahkan menurut Nirwono, apabila perlu, Pemprov merelokasi pemukiman warga yg berada tepat di pinggiran SDEW minimal 35-50 m tepi SDEW bebas bangunan.
"Ketiga, rehabilitasi saluran air kota bersamaan dengan revitalisasi trotoar yang sedang dikerjakan Pemprov saat ini. Pastikan berfungsi baik, tidak tersumbat apapun, terhubung baik dan lancar ke seluruh saluran air, dan fokuskan di kawasan yang rawan genangan air," jelas Nirwono.
"Terakhir, optimalkan seluruh ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai daerah resapan air dan daerah penampung air sementara saat hujan deras, jangan lupa penambahan RTH secara signifikan," tutupnya.
Bisa Diantisipasi
Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengungkap kepada Bisnis bahwa dari jumlah titik genangan yang ada, semua bisa diantisipasi oleh petugas dengan proses dari lima menit hingga dua jam hingga air surut.
Subejo pun mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai akibat hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang ini.
"Masyarakat harus antisipasi dan waspada dengan lingkungan, dan jangan buang sampah sembarangan yang dapat menghambat laju air di saluran-saluran penghubung," katanya.
Terakhir, Subejo menyarankan agar masyarakat mengikuti informasi terbaru dari akun sosial media resmi BPBD dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Juaini menambahkan bahwa jajarannya dibantu oleh PPSU Kelurahan akan segera turun ke titik genangan untuk mengecek tali-tali air, setelah datang laporan masyarakat.
Dinas SDA telah mempersiapkan pompa yang sebanyak 122 unit pompa mobile dan 474 unit pompa stasioner yang tersebar di 165 lokasi dengan total kapasitas 489.01 m4/dt.
Kegiatan monitoring dan antisipasi kejadian genangan terus dilaksanakan di beberapa titik, seperti Jalan MT. Haryono depan Gedung Film Kecamatan Pancoran dan Jalan Prof. Dr. Satrio Kecamatan Setiabudi.
"Tak hanya itu, tindakan preventif juga dilakukan oleh PPSU Provinsi DKI Jakarta. Ketika hujan, DKI Jakarta tidak bisa menolak sampah yang datang, tapi PPSU Provinsi DKI Jakarta siap untuk bergerak cepat untuk beraksi agar sampah itu tidak menimbulkan kerusakan lebih besar," tutup Juaini.
