Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Cawagub DKI, PKS Sindir Gerindra yang Tolak Uji Kelayakan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyindir sikap Partai Gerindra yang menolak diadakannya uji kelayakan dan kepatutan untuk Cawagub DKI Jakarta.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 30 Januari 2020  |  06:14 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersama Ketua Fraksi DPR PKS Jazuli Juwaini. - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersama Ketua Fraksi DPR PKS Jazuli Juwaini. - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyindir sikap Partai Gerindra yang menolak diadakannya uji kelayakan dan kepatutan untuk Cawagub DKI Jakarta.

Menurut dia, Gerindra dulu mengisyaratkan tahapan itu untuk kandidat yang diusung PKS.

"Saat kami mengusung dua calon dari PKS sebelumnya, Gerindra minta fit and proper test. Kenapa sekarang tidak," kata Sohibul di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Pemilihan wagub DKI memasuki babak baru dengan dua kandidat, yakni Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. Mereka menggantikan dua kandidat sebelumnya, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang merupakan kader PKS.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengatakan uji kepatutan dan kelayakan tak diharuskan. Namun, menurut Sohibul proses ini perlu demi membuka rekam jejak para kandidat.

"Kenapa dulu ada fit and proper test? Ini kan untuk melihat mana yang lebih penting jangan membeli kucing dalam karung. Harus kita buka kompetensinya, track record," ujar dia.

Sohibul mengaku optimistis akan sosok Nurmansjah Lubis yang dijagokan partainya. Menurut dia, rekam jejak Nurmansjah cocok untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sohibul juga menginginkan agar pemilihan dilakukan secara tertutup.

"Untuk menjamin mereka (Anggota DPRD DKI) memilih sesuai dengan hati nurani," ujar dia.

Ide soal adanya uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya juga digaungkan oleh Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan di DPRD DKI.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bahkan mengancam tak akan menggunakan hak suaranya jika tak dilakukan uji kelayakan secara terbuka.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gerindra dprd dki

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top