Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Antiuji Kelayakan?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik cenderung menyebut uji kelayakan dan kepatutan tidaklah wajib.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 30 Januari 2020  |  20:10 WIB
Ahmad Riza Patria - Istimewa
Ahmad Riza Patria - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta cenderung menyetujui adanya uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test) untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.

Hal ini diungkap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Politisi PDIP ini menyebut kedua calon, yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjalani uji kelayakan pada rapat paripurna yang terbuka untuk umum.

Namun, Fraksi Gerindra sebaliknya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik cenderung menyebut  uji kelayakan dan kepatutan tidaklah wajib.

Terkini, Taufik menyebut uji kelatakan dan kepatutan yang dimaksud sebenarnya sama dengan penyampaian visi dan misi ke panitia pemilih (panlih) yang diutus DPRD DKI Jakarta.

"Panlih nanti yang menetapkan ada penyampaian visi-misi, di situlah fit and proper test. Emang fit and proper test dengan siapa? Ya, penyampaian visi-misi kan ada perdebatan juga," kata Taufik di Balai Kota, Kamis (30/1/2020).

Kendati demikian, Taufik mengungkap bahwa terpenting proses berjalan secepatnya. Ada atau tidaknya fit and proper test jangan sampai mempengaruhi proses.

"Pokoknya tanggal 4 [Februari 2020] rapat pimpinan gabungan [Rapimgab] berkaitan dengan tata tertib, kemudian tanggal 6 [Februari 2020] atau tanggal 7 [Februari 2020] saya lupa itu nanti rapat paripurna [pengesahan tata tertib dan penunjukan panlih]," jelasnya.

Yakin dengan Calon

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani membantah bahwa Gerindra tak ingin ada fit and proper test untuk cawagub DKI Jakarta.

"Sepanjang pengetahuan saya, tidak pernah ada pernyataan kalau Gerindra takut untuk fit and proper test. Kenapa mesti anti atau takut? Saya pribadi yakin kok dengan calon yang dipilih dan ditetapkan partai ini, sudah pasti melalui uji kualitas dan kelayakan," ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (30/1/2019).

Rani optimistis bahwa partainya telah memilih pribadi terbaik, sehingga siap dengan keadaan apapun.

Menurutnya, Riza dikenal publik, memiliki rekam jejak organisasi, aktivis, dan anggota DPR RI, serta pernah mencalonkan diri sebagai cawagub DKI di masa lalu.

"Bahkan saya atas nama fraksi sudah bersurat ke semua fraksi [DPRD DKI lain] untuk meminta waktu secara resmi kepada teman-teman untuk sowan bersama cawagub. Kenapa resmi? Karena kita mau semua ada bukti pertanggungjawabannya," ungkapnya.

Gerindra berencana memperkenalkan Ahmad Riza Patria ke fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta pada Senin (3/2/2020) hingga Selasa (4/2/2020).

Sebelumnya, beberapa fraksi tercatat turut menginginkan adanya fitand proper test. Fraksi PKS jelas menginginkan fit and proper test, sebab sebelumnya dua calonnya 'terjegal' karena hal ini.

Sikap PSI dan PAN

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional Zita Anjani pun menganggap fit and proper test merupakan ide yang baik.

"Ya, kalau dari PAN, kami dukung sekali wacana Pak Ketua. Karena warga DKI perlu tau siapa nanti yang menggantikan posisi Sandiaga Uno. Kalau Pak Sandiaga Uno kan sudah terbukti melalui kampanye terbuka dan sebagainya. Kami mau calon yang betul-betul berkualitas dan harusnya tidak takut dengan ide fit and proper test terbuka," ungkapnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun mendorong hal serupa, namun dengan konsep yang sedikit berbeda.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menuturkan bahwa keterbukaan merupakan kunci, karena cawagub nantinya dipilih oleh anggota DPRD yang memiliki konstituen, artinya dipilih oleh wakil warga Jakarta di wilayahnya masing-masing

"Intinya perlu disepakati itu adalah satu, proses itu harus ada. Kedua, memang memberi waktu yang cukup dan sebenarnya idealnya kami mendorong agar tidak terjadi di paripurna pemilihan. Kenapa? Masa baru dengar, kita belum sempat diskusi fraksi, langsung milih kayak gitu. Harus ada proses, harus ada jeda waktu, jadi penting, krusial," jelasnya.

"Usulan kami, kami ingin pemilihan terbuka ini proesnya terjadi sebelum paripurna pemilihan.
Paripurna pemilihan pisahkan dengan paripurna penggalian atau pendalaman terhadap dua calon," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks gerindra wagub dki
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top