Bisnis.com, JAKARTA - Komunikasi antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan para seniman dinilai sebagai kunci menyelesaikan pro-kontra revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komisi X DPR RI, Kamis (27/2/2020.
Salah satu anggota Komisi X DPR RI sekaligus aktor senior Tanah Air, Rano Karno menyebut masalah komunikasi menjadi kunci. Menurut Rano konflik antara seniman dan Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo selaku pelaksana proyek seharusnya bisa selesai di tingkat DPRD.
"Setelah hari ini saya yakin komunikasi terjadi terus. Saya kecil di situ. Memang kalau saya liat, ketika duduk melihat teater, memang kursinya lebih banyak abu daripada busa. Memang sudah harus revitalisasi. Cuma, saya anggap komunikasi kurang berjalan," ungkap Rano.
Rano pun menyoroti isi Peraturan Gubernur No 63/2019 tentang Penugasan Kepada Jakpro untuk Revitalisasi PKJ TIM dan mendorong adanya revisi.
"Contoh di sini, TIM hanya dianggap hanya sebuah lahan. Seniman tidak ada di situ. Makanya ada ketakutan, 'kalau jadi ada hotel, mau pameran bayar berapa?' Misal juga ada billboard, apa tidak mengganggu estetika? Sebenarnya itu, loh, kacamata [yang ditakutkan] para seniman," jelas Rano.
Hadir dalam rapat ini jajaran legislatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Zita Anjani, Ketua Komisi B DPRD Abdul Aziz, Sekretaris Komisi B DPRD Pandapotan Sinaga.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa niat revitalisasi sebenarnya baik, namun ia juga mengonfirmasi bahwa komunikasi menjadi masalah utama.
DPRD DKI Jakarta sudah dua kali mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para seniman, utamanya terkait rencana pembangunan hotel. Saat RDP hanya pihak Jakpro yang rajin datang, sementara Anies tak hadir.
"Titik permasalahannya komunikasi itu. Kita mau diskusi sampe besok sore, juga intinya komunikasi. Mereka [seniman] harus diajak ngobrol. Kami sepakat dengan Pak gubernur, itu masukan buat kita juga kok," ujar Pras.
Anggota Komisi X lainnya mengungkapkan bahwa mereka setuju terhadap revitalisasi TIM. Namun, mereka tak setuju pembangunan hotel. Anggota DPR juga mendorong Pemprov DKI secepatnya menggandeng seniman dalam ranah pengelolaan TIM, sehingga salah paham atas isu komersialisasi Jakpro berhenti.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat Dede Yusuf menekankan bahwa Jakpro perlu menggandeng seniman dalam hal detail desain ruang-ruang berkesenian.
Dede menyebutkan ketakutan utama dari para seniman adalah hasil revitalisasi menggeser pertunjukan seni kultural.
Dede pun berharap Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro mengakomodasi teater-teater kecil dan mengutamakan harga tiket yang patut agar kegiatan-kegiatan kebudayaan di TIM lebih hidup.
RDP sempat diwarnai kejadian salah sebut yang dilakukan Ketua Komisi X DPR RI dari PKB Syaiful Huda. Syaiful sempat menyebut Anies sebagai Mas Menteri,
"Eh, kok mas Menteri, Mas Gubernur. Saya kira masih Mendikbud [Menteri Pendidikan dan Kebudayaan]," ungkapnya diiringi tawa para peserta rapat.
Salah sebut itu membuat rapat menjadi cair. Bahkan, setelah disebut 'Menteri', Anies sempat pamer prestasi terkait kemajuan sektor seni dan budaya.
"Betul kata Mas Dede Yusuf. Kita memang mendorong teater itu masuk kampung-kampung. Kita mengundang maestro dan tokoh-tokoh teater senior untuk turun langsung menginspirasi anak-anak muda," jelas Anies.
"Nah fasilitasnya, di sini [TIM] nanti bisa dilihat, ada yang skalanya besar, ada yang kecil, termasuk Teater Jakarta. Jadi ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan, bukan yang besar saja. Ini akan jadi suatu ekosistem," tambah Anies.
Anies berkomitmen untuk mengintensifkan komunikasi, menuntaskan permasalahan yang belum selesai seperti porsi seniman dalam pengelolaan TIM baru, serta menjamin tak ada komersialisasi dari Jakpro selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI.
