Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Anies Pangkas Jumlah Armada MRT dan Transjakarta

Dia berharap penyebaran virus corona dapat segera ditanggulangi, sehingga kondisi Ibu Kota dapat segera pulih.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 17 Maret 2020  |  06:57 WIB
Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Anies Pangkas Jumlah Armada MRT dan Transjakarta
Sejumlah calon penumpang mengantre sebelum memasuki stasiun MRT Fatmawati di Jakarta, Senin (16/3/2020). Antrean ini terjadi akibat kebijakan pembatasan operasional transportasi masal yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta guna membatasi penyebaran virus Corona (Covid-19). Beberapa warga tetap pergi bekerja dan beraktivitas seperti biasa meski presiden Joko Widodo telah mengeluarkan himbauan untuk bekerja dari rumah masing-masing. Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mencegah semakin masifnya penularan virus Corona (Covid-19).

Dia berharap penyebaran virus corona dapat segera ditanggulangi, sehingga kondisi Ibu Kota dapat segera pulih.

"Sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Selasa (16/3/2020).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai Presiden Joko Widodo sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kondisi darurat. Namun, untuk keputusan yang tergolong strategis, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Pras mengatakan Pemprov DKI seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan pemangkasan jumlah armada dan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta.

"Kebijakan justru memicu penumpukan penumpang. Harus ada petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai massa yang antre," ujarnya.

Pras menilai target yang harus dicapai Pemprov DKI justru mencari cara agar masyarakat tidak panik dan menghalau potensi penularan Covid-19 di tengah warga. Pasalnya, kemunculan muncul spekulasi justru akan menimbulkan kepanikan masyarakat sehingga merugikan aspek sosial dan ekonomi.

"Fokus yang penting saat ini warga tidak tertular dan mereka tergolong ODP [orang dalam pengawasan] tidak berkeliaran," jelas Pras.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anies baswedan, dprd dki, Virus Corona

Editor : Nancy Junita
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top