Semua Ditanggung Pemerintah (Rp8,4 triliun)
Skema terakhir, merupakan penjumlahan dari seluruh skema yang ada. Namun demikian, Mujiyono berharap tak semua biaya dalam skema ini ditanggung Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau untuk seluruh penduduk Jakarta sebanyak 11,06 juta jiwa kebutuhannya ditanggung pemerintah, maka dibutuhkan sekitar Rp8,4 triliun ditambah menggunakan jasa ojek online dalam pendistribusiannya," ujar Mujiyono.
Menurut Mujiyono, masyarakat penerima PBI BPJS dan masyarakat 40 persen pendapatan terendah versi BDT bisa dibantu APBD DKI Jakarta. Sedangkan untuk bantuan ke seluruh warga tersisa, Pemerintah Pusat harus terlibat.
"Jika tidak, harus ada aturan baru yang khusus agar Pemprov bisa memberikan subsidi kepada mereka. Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus meluas. Saya kira, Jakarta siap. Apalagi, APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun. Uang pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat di saat pandemi Corona seperti ini," tutupnya.
Berikut perincian jumlah bantuan terhadap ekonomi warga terdampak Covid-19 dengan skema 'totalitas':
Kebutuhan Pangan per hari Rp5,1 triliun (JP x Rp33.000 x 14 hari), Alat kebersihan diri dan disinfektan per dua minggu Rp533 miliar (JP x Rp50.000), dan Susu Balita stok dua minggu Rp163 miliar (JB x Rp200.000).
Ditambah Makanan dan suplemen untuk lansia Rp185 miliar (JL x Rp200.000), Kebutuhan spesifik penyandang disabilitas Rp579 juta (PD x Rp100.000), Air minum bersih Rp154,8 miliar (JP x Rp1.000 x 14 hari) dan biaya distribusi lewat Ojol ke masyarakat juga Rp2,28 triliun (JO x GO x 14 hari).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
