Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Minta Pemerintah Pusat Percepat Tes Virus Corona di Jakarta

Pemprov DKI menduga bahwa angka tak terdiagnosa virus corona di Jakarta jauh lebih besar dari jumlah pasien positif yang terdata saat ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan./Dok. Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan./Dok. Pemprov DKI

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mempercepat tes  virus corona atau Covid-19 di wilayah Ibu Kota.

Langkah itu perlu direalisasikan agar angka pasien tak terdiagnosa atau underdiagnosed sanggup ditekan. Pasalnya, pihaknya menduga bahwa angka tak terdiagnosa virus corona di Jakarta jauh lebih besar dari jumlah pasien positif yang terdata saat ini.

"Karena yang ditesnya sedikit, maka jumlah yang confirm positif jadi sedikit juga. Kalau yang di tesnya itu banyak, dan orang-orang yang mungkin relevan dengan interaksi mereka-mereka yang positif [lebih cepat dites], mungkin kita akan menemukan angka lebih tinggi," jelasnya dalam rapat virtual Anies bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020).

Anies pun mengaku telah mempersiapkan laboratorium di wilayah Jakarta untuk meningkatkan kapasitas, dan mendorong tes cepat lewat metode air liur sebagai deteksi awal orang-orang baik pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) yang pernah berinteraksi langsung dengan pasien positif Covid-19.

"Kita sendiri Jakarta sedang membuat Pak sekarang laboraorium untuk ekstraksi pak, sehingga bisa melakukan testing dengan dengan cepat," jelasnya.

Anies menjelaskan bahwa tumbuhnya angka pemakaman dengan prosedur standar operasi (SOP) virus corona di wilayah Ibu Kota, mencerminkan tingginya jumlah pasien underdiagnosed.

Dia menyebutkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait pemakaman dengan protap Covid-19 kini telah mencapai 401 kasus.

"Hari ini saja sudah 38 orang [yang dimakamkan lewat Protap Covid-19] itu pagi tadi sampai 12.00 siang. Nah, bila kita melihat dari pelajaran di tempat lain, kasus yang konfirm selalu lebih kecil jumlahnya dibanding yang senyatanya. Biasanya setelah satu bulan kemudian, kita baru tahu sesungguhnya berapa jumlah yang terjadi saat ini," ungkap Anies.

Seperti diketahui, penentuan positif atau tidaknya WNI merupakan wewenang pemerintah pusat lewat Tes Swab.

Namun demikian, demi prinsip kehati-hatian, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memutuskan setiap RS harus tetap menjalankan Protap khusus kepada pasien meninggal yang punya gejala Covid-19, baik yang belum sempat dites maupun yang hasil tesnya belum keluar.

Dengan begitu, PDP harus tetap dimakamkan sesuai SOP. Hal itulah yang menyebabkan adanya selisih antara angka pemakaman protap Covid-19 dengan pasien positif Covid-19 yang meninggal di DKI Jakarta.

"Nah kalau kita proyeksikan pak, misalnya kita kembali menggunakan angka tadi Pak misalnya saat ini sudah ada 400 orang yang meninggal, sebutlah tingkat kematiannya adalah 10 persen. Maka proyeksi kita yang saat ini sudah ada 4.000 kasus, pak. Bila yang meninggal 5 persen, maka artinya kita ada 8.000 kasus di Jakarta ini," ujar Anies.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper