Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana transfer ke daerah atau dana perimbangan agar pemerintah daerah bisa mengatur arus kas dengan lebih baik.
Hal ini terungkap dalam rapat video conference Anies bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020).
Baca Juga
"Di DKI kita sudah mengalokasikan pada saat ini yang sudah dialokasikan sampai bulan Mei sebesar Rp3,02 triliun. Jadi per hari ini ada Rp1,032 triliun ditambah Rp2 triliun sampai Mei," ungkap Anies.
"Bila ini berkepanjangan sampai sesudah bulan Mei akan kita tambah anggaran. Secara regulasi kita berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri pak Tito karena beliau cepat mengeluarkan edaran yang memberikan kelonggaran bagi Pemda terdampak Covid-19 untuk bisa realokasi anggaran dan segera kita lakukan," tambahnya.
Oleh sebab itu, menurut Anies, pemerintah daerah akan sangat terbantu apabila dana transfer ke daerah berupa dana bagi hasil dari APBN lewat Kementerian Keuangan secara cepat bisa dicairkan.
Anies menyebut jumlah dana transfer untuk DKI Jakarta mencapai Rp5,1 triliun dari dana piutang tahun 2019, serta dana bagi hasil untuk kuartal II/2020 sebesar Rp2,4 triliun yang dijanjikan oleh Kemenkeu.
"Kita membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil, seperti ketika ratas dengan bapak Presiden kemarin. Kita sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi. Karena itu akan membantu sekali," jelas Anies.
"Kami harap itu segera dicairkan. Jadi tantangan kita di Jakarta bukan pada anggaran tapi cash flow. Kalau ini bisa dicairkan, kita bisa punya keleluasan lebih untuk mengatur cash flow. Ini yang juga kita sampaikan ke bapak presiden agar dana bagi hasil segera ditransfer," tambahnya.
Menanggapi permintaan Anies, Ma'ruf Amin pun berjanji mengakomodasi, sebab hal yang sama juga pernah diungkapkan pemerintah daerah lainnya.
